Ajaib Piutang Negara BLBI Ratusan Triliun Rupiah Lenyap

Tidak Adil

Sementara itu, Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan obligor terbesar yang mempunyai kewajiban 58 triliun rupiah itu kini sudah sangat kaya raya dengan bisnis yang menguasai seluruh sendi masyarakat. Maka sangat tidak adil jika yang ditagih hanya 17 persen dari total utangnya. Tidak adil kepada obligor lain sekaligus kepada rakyat Indonesia.

"Obligor ini salah satu orang terkaya di Indonesia sejak dulu sampai saat ini. Perlu di-check lagi aset yang dulu diserahkan. Kalau aset bodong bagaimana? Kenapa dia tidak disebut namanya oleh Satgas BLBI? tanya Aditya Hera.

Aditya mengatakan kebaikan hati pemerintah yang disebut Menko Polhukam dengan memperkecil nilai utang obligor pada masa krisis moneter harus ditinjau ulang. Bukan kebaikan hati kalau kemudian indikasi ke arah korupsi jauh lebih besar.

Secara terpisah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya sekaligus Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, mengatakan nilai utang BLBI akan menyusut apabila dihitung dengan nilai yang sama dengan saat 24 tahun lalu saat utang ini dikucurkan, karena devaluasi mata uang rupiah.

"Karena nilai satu triliun rupiah setelah 24 tahun jelas sudah mengalami degradasi nilai saat ini. Agar pemerintah tidak dirugikan penetapan bunga penting. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan discount kepada para obligor untuk nilai utangnya, yaitu dengan membayar pengembalian utang yang lebih rendah dari seharusnya," kata Andy.

Namun, beberapa dari mereka belum segera melunasi utangnya. Oleh karena itu, untuk jenis obligor seperti itu, tim penagihan harus tegas dan menindak, bahkan seharusnya diberi penalti dan dinaikkan tagihannya seperti semula.

"Hasil audit BPK perlu dijadikan acuan. Karena BPK adalah lembaga resmi, independen dan berwenang menyampaikan opini tentang keuangan negara itu," katanya.