Cegah Anak 'Stunting' Tak Perlu Mahal

Selain soal gizi, intervensi konkret apa yang bisa dilakukan mencegah stunting ini?

Salah satu bentuk intervensi sensitif stunting adalah pemenuhan Rumah Sehat melalui Sanitasi dan Air bersih. Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting.

Intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi dalam pencegahan stunting. Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi, penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar dan menjadi akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional.

Bagaimana dukungan regulasi untuk penguatan pencegahan stunting ini?

BKKBN mendapatkan Perpres secara resmi yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. BKKBN akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tata kerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak lama selama tiga tahun kurang lebih maka angka target sesuai arahan Bapak Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024.

Di dalamnya, ada delapan aksi integrasi intervensi penurunan stunting. Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagaimana BKKBN meningkatkan komitmen mencegah stunting?

Kepada seluruh Kepala OPDKB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) untuk tetap memberi dukungan kepada pemerintah daerah agar punya perhatian yang kuat terhadap masalah keluarga dan stunting. Daerah yang mempunyai potensi besar dan kaya raya seperti apa pun kalau kualitas SDM-nya rendah maka daerah tersebut tidak akan maju.

BKKBN akan banyak memberikan dukungan baik program maupun dukungan anggaran seperti DAK. Namun, kami juga berharap agar dari pemerintah daerah tetap kami mohon untuk penganggaran dalam APBD, BKKBN juga akan fokus pada program-program yang terkait dengan keluarga, bagaimana keluarga bisa dibantu dalam meningkatkan kualitas bayi, balita, anak, dan yang akan melahirkan juga harus diperhatikan sejak awal.

Di tengah pandemi Covid-19 ini bagaimana prevalensi stunting-nya?

Sayangnya, gerakan percepatan penurunan target itu terhambat pandemi Covid-19. Penyebabnya, karena orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang berujung tidak memiliki uang. Daya beli masyarakat berkurang hingga ruang fiskal pemerintah yang terbatas.

Angka stunting naik saat pandemi Covid-19. Setidaknya, kurang lebih dua juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi khususnya wasting di low and middle income countries (LMICs) yang bisa mengakibatkan stunting pada anak.

Di Indonesia sendiri, sebanyak 14 provinsi yang berada pada batas high 20 persen sampai 30 persen dan hanya DKI Jakarta saja dengan prevalensi yang medium. Sementara itu, angka stunting tertinggi berada di 19 provinsi yang bertumpuk pada batas very high di atas 30 persen, dan provinsi paling tinggi adalah NTT sebanyak 42,7 persen, Sulawesi Barat 41,6 persen, dan Aceh 37,1 persen.

BKKBN akan berupaya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini. Saya dengar dari salah satu profesor yang mengatakan bahwa angka stunting akan menjadi tinggi pada 2020 dan 2021, untuk itu perlu tindakan yang lebih agar angkanya tidak naik.

Bagaimana keterlibatan BKKN dalam penanganan Covid-19?