Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads
-

Menolak Pelemahan KPK

📅 Selasa, 10 Sep 2019, 01:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi

Parpol yang seharusnya menjadi pilar demokrasi pun gagal menjalankan fungsinya. Parpol terjebak dalam labirin oligarki yang korup. Maka tidak mengherankan jika partai dan parlemen merupakan dua institusi paling tidak dipercaya publik. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2018 mendapati fakta, DPR dan parpol merupakan dua institusi politik paling tidak dipercaya publik.

Sebaliknya, KPK justru berada di posisi tiga teratas sebagai institusi paling dipercaya. Di posisi puncak adalah presiden, disusul Tentara Nasional Indonesia. Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan KPK. Publik berharap banyak, dia mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dan berani melawan setiap upaya yang berkecenderungan mengebiri kewenangan KPK.

Revisi UU KPK kini sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Dialah pemegang kunci nasib KPK ke depan. Dengan segala capaian, kinerja dan sepak terjang KPK selama ini, kita berharap Presiden Jokowi mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.

Terkait seleksi capim KPK, Presiden Jokowi harus memastikan KPK dipimpin sosok yang berkomitmen dan integritas tinggi pemberantasan korupsi. Nama-nama yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menjadi beban KPK di masa depan hendaknya dicoret. Tapi terlambat, karena 10 nama sudah di DPR.

Sedangkan terkait revisi UU KPK, Presiden Jokowi idealnya menggunakan wewenangnya untuk membatalkan rencana tersebut. Presiden harus menolak membahas revisi UU KPK bersama DPR. Jika pemerintah membahasnya, besar kemungkinan dia kehilangan legitimasi kepemimpinannya di hadapan publik.

Inilah momentum bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin yang kerap dipersepsikan sosok progresif dan merepresentasikan kekuatan masyarakat sipil. Untuk itu, segenap elemen mulai dari aktivis sosial, intelektual, mahasiswa, tokoh keagamaan dan lainnya perlu mendorong Presiden Jokowi menyelamatkan KPK dari serangan kelompok elite oligarkis. Hal ini urgen lantaran menyelamatkan KPK berarti juga menyelamatkan Indonesia. Penulis Peneliti Center for the Study of Society and Transformation

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
  • Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot
    Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...
  • Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional
    Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...

Dompet Dhuafa Raih Prominent Awards 2026 dari Metro TV

56 menit yang lalu | Paundra Zakirulloh

Rona
Dompet Dhuafa Raih Prominen...
Advertisement
10 Event Jakarta Akhir Pekan Ini, Ada Pestapora, The Weeknd hingga JBC Fun Run

10 Event Jakarta Akhir Pekan Ini, Ada Pestapora, The Weeknd hingga JBC Fun Run

25 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.