Memutus Spiral Kekerasan Papua

Salah satunya, perlakuan rasis seperti baru-baru ini terjadi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Sikap diam dan ketidaktegasan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut mengesankan, pemerintah cenderung permisif pada tindakan tidak manusiawi terhadap masyarakat Papua. Maka, menjadi "wajar" jika sebagian masyarakat Papua kadung antipati pemerintah.

Reorientasi

Untuk menyikapinya, diperlukan semacam reorientasi pembangunan bagi tanah Papua. Pembangunan infrastruktur fisik guna menunjang pertumbuhan ekonomi Papua tidak bisa dibantah. Namun demikian, pemerintah harus sadar bahwa masyarakat Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, mereka juga membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi hak asasi sebagai manusia dan warga negara. Poin inilah yang acapkali luput dari perhatian pemerintah.

Pemerintah selama ini cenderung memandang Papua dan rakyatnya dalam perspektif geografis dan sosiologis yang timpang. Misalnya, tampak dalam sikap pemerintah yang nyaris selalu memposisikan mereka sebagai kaum terbelakang yang perlu dididik dan dikendalikan. Perspektif timpang inilah lantas melahirkan pola relasi hirarkis antara pemerintah dan rakyat Papua.

Gejolak sosial politik Papua dan Papua Barat hari-hari belakangan sepatutnya menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan serta cara pandang. Pemerintah perlu mengambil langkah taktis agar isu rasisme tidak berkembang liar menjadi konflik horisontal.

Jangan sampai pula, gejolak sosial politik Papua dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan kepentingan pragmatisnya. Dalam konteks ini, kita berharap pemerintah memakai pendekatan nonmiliteristik. Sebagai ganti hendaknya dikedepankan cara-cara kemanusiaan demi memutus spiral kekerasan yang berpuluh tahun membelenggu masyarakat Papua.

Desi Ratriyanti, Alumnus Ilmu Pemerintahan Undip