TikTok Kalah dalam Pengadilan Banding untuk Menghentikan Pelarangan AS

WASHINGTON - Pengadilan banding Amerika Serikat pada hari Jumat (13/12), menolak permohonan  TikTok untuk memblokir sementara undang-undang yang mengharuskan perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, untuk menjual aplikasi video pendek itu paling lambat tanggal 19 Januari atau menghadapi larangan di AS. 

Dari The Guardian, TikTok dan ByteDance pada hari Senin mengajukan mosi darurat ke pengadilan banding AS untuk Distrik Columbia, meminta lebih banyak waktu untuk mengajukan kasus mereka ke Mahkamah Agung AS. Putusan hari Jumat berarti bahwa TikTok sekarang harus segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dalam upaya untuk menghentikan larangan yang tertunda.

Perusahaan-perusahaan tersebut telah memperingatkan bahwa tanpa tindakan pengadilan, undang-undang tersebut akan “menutup TikTok, salah satu platform berbicara paling populer di negara ini, karena memiliki lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestik”.

"Para pemohon belum mengidentifikasi kasus apa pun di mana pengadilan, setelah menolak tantangan konstitusional terhadap Undang-Undang Kongres, telah melarang Undang-Undang tersebut mulai berlaku sementara peninjauan sedang diajukan di Mahkamah Agung," kata perintah pengadilan hari Jumat.

TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Berdasarkan undang-undang tersebut, TikTok akan dilarang kecuali ByteDance menjualnya paling lambat tanggal 19 Januari. Undang-undang tersebut juga memberi pemerintah AS kewenangan luas untuk melarang aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika.

Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa “kontrol Tiongkok yang berkelanjutan terhadap aplikasi TikTok menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan nasional”.

TikTok mengatakan DoJ telah salah menyatakan hubungan aplikasi media sosial itu dengan China , dengan menyatakan mesin rekomendasi konten dan data penggunanya disimpan di AS pada server cloud yang dioperasikan oleh Oracle sementara keputusan moderasi konten yang memengaruhi pengguna AS dibuat di AS.

Keputusan tersebut, kecuali jika mahkamah agung membatalkannya, menyerahkan nasib TikTok terlebih dahulu ke tangan Joe Biden untuk menentukan apakah akan memberikan perpanjangan 90 hari dari batas waktu 19 Januari guna memaksakan penjualan, dan kemudian kepada Donald Trump, yang akan menjabat pada 20 Januari.

Presiden terpilih yang gagal melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020 itu, mengatakan sebelum pemilihan presiden pada bulan November bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok.