DPRD DKI Ingatkan Bahaya Banjir Rob, Pemprov Diminta Gerak Cepat Lindungi Warga Pesisir

JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan perlindungan menyeluruh bagi warga pesisir Jakarta Utara yang terdampak banjir rob. Penanganan cepat dan terkoordinasi dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan risiko keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan warga saat banjir rob terjadi. Ia menekankan bahwa proses evakuasi harus dilakukan secara cepat, aman, dan terencana.

Menurut Ali, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan yang terdampak banjir rob. Lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelamatan dan pengungsian.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta memastikan ketersediaan lokasi pengungsian yang layak bagi warga terdampak. Fasilitas dasar seperti tempat tidur, penerangan, dan ruang yang aman harus dipenuhi agar pengungsi tetap merasa terlindungi.

Selain tempat pengungsian, Ali menyoroti pentingnya fasilitas sanitasi yang memadai di lokasi pengungsian. Ketersediaan toilet bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik dinilai krusial untuk mencegah penyakit pascabanjir.

Pasokan air bersih juga menjadi perhatian serius dalam penanganan banjir rob. Ali menegaskan bahwa akses air bersih harus dijamin agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa pengungsian.

Tak kalah penting, layanan kesehatan darurat perlu disiagakan di wilayah terdampak. Tenaga medis, obat-obatan, dan layanan pemeriksaan kesehatan harus tersedia untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat banjir rob.

Ali juga mengingatkan pentingnya bantuan sosial darurat bagi para korban. Bantuan seperti selimut, makanan bergizi, serta kebutuhan pokok lainnya harus segera disalurkan agar warga tidak mengalami kesulitan tambahan.

Menurutnya, penanganan banjir rob tidak boleh hanya bersifat reaktif. Pemprov DKI Jakarta perlu memiliki strategi jangka panjang yang jelas dan terukur untuk menghadapi ancaman banjir rob yang berulang.

Salah satu langkah penting yang disoroti Ali adalah perlunya sosialisasi rencana penanggulangan banjir rob kepada masyarakat pesisir. Warga harus memahami arah kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Ali menilai sosialisasi ini juga berkaitan dengan rencana relokasi yang mungkin dilakukan. Masyarakat perlu diberi pemahaman sejak dini mengenai opsi relokasi jika kondisi wilayah sudah tidak aman untuk dihuni.

"Sosialisasi ini diperlukan agar warga memahami arah kebijakan, termasuk kemungkinan rencana relokasi jika dibutuhkan," ujar Ali Lubis pada Rabu (31/12). 

Meski mendorong langkah tegas, Ali memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan laporan berkala terkait penanganan banjir rob. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui progres dan kendala di lapangan.

Ali juga meminta agar Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap kontraktor dan pelaksana teknis yang terlibat dalam proyek mitigasi banjir rob. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai standar dan target.

Menurut Ali, banjir rob bukan sekadar persoalan teknis semata. Dampaknya menyangkut aspek keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir Jakarta.

"Banjir rob merupakan isu keamanan dan keselamatan publik," tegas Ali. Ia menambahkan bahwa penanganan setengah-setengah hanya akan memperbesar risiko di masa depan.