Pendidikan Kedinasan Bukan Bagian Anggaran Fungsi Pendidikan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menegaskan pendidikan kedinasan bukan bagian dari anggaran fungsi pendidikan. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional serta Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.

"Menurut UU, pendidikan kedinasan tidak boleh masuk sebagai anggaran fungsi pendidikan," ujar Suharti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menerangkan, dalam Keputusan MK tahun 2007 yang mengeluarkan pendidikan kedinasan dari anggaran fungsi pendidikan. Keputusan tersebut juga yang kemudian memperbolehkan gaji guru masuk dalam anggaran fungsi pendidikan. "Jadi yang seperti di BIN dan Polri tidak masuk dalam 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, mengungkapkan, penganggaran Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) di luar Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sangat bervariasi. Ada PTKL 100 persen non kedinasan, 100 persen kedinasan, dan campuran.

Dia menambahkan, kondisi tersebut, terutama PTKL campuran, membuat pembiayaannnya tidak mudah dipisahkan. Dengan kata lain, sulit mengetahui anggaran tersebut dari fungsi pendidikan atau bukan.
Halaman Selanjutnya....