
Pemerintah Sedang Matangkan Rencana Pemindahan ASN ke IKN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam "doorstop" pasca-Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/01/2024).
Foto: ANTARA/M. Baqir Idrus AlatasJakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Pemerintah sedang mematangkan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Presiden 'kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ASN menyeluruh," kata MenpanRB Abdullah Azwar Anas dalamdoorstoppasca-Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Azwar Anasmengatakan bahwa pihaknya sedang matangkan skenario tersebut, termasuk akan ada formasi untuk pemerintah pusat sekitar 250.000 formasifreshgraduateuntuk IKN, salah satunya adalah akan memilih talenta-talenta digital yang rencananya pada bulan Maret akan mengambil tes untuk mereka.
Kedua, pihaknya sedang menyempurnakan sistemsmartASN yang akan mengintegrasikan seluruh layanan ASN ke dalam satusmartASN.
Untuk sementara, kata dia,usersingle sign on (SSO) yang digunakan ASN memakai identitas kependudukan digital (IKD)sehingga ASN segera membuat IKD agar memperoleh layanan e-kinerja, termasuk pembelajaran dan diklat.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong proses integrasi layanan berbagai aplikasi yang ada di kementerian.
"Jadi, ini sedang 'dipaksa', targetnya nanti pada bulan Juli seluruh kementerian sudah punya satu portal layanan, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Apakah bisa semua? Kami sedang membuatpilotproject. Nah, manajemen risiko pembangunan nasional ini menjadi sangat penting dan ini terintegrasi nanti dengangranddesignreformasi birokrasi sampai 2025 dan 2045," ucap Azwar Anas.
Dalam kesempatan tersebut, MenpanRB mengatakan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan bersama Presiden RI Joko Widodo terkait dengan persentase warga lokal di IKN yang menjadi ASN.
"Kamisedang mempertimbangkan atas arahan Bapak Presiden untuk ada persentase masyarakat lokal diberikan ruang khusus untuk menjadi ASN di IKN," ungkapnya.
Berita Trending
- 1 Ini Tujuh Remaja yang Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Tawuran di Jakpus
- 2 Cemari Lingkungan, Pengelola 7 TPA Open Dumping Bakal Dipidana
- 3 Cegah Tawuran dan Perang Sarung, Polrestro Tangerang Kota Dirikan 23 Pos Pantau
- 4 Regulasi Jaminan Sosial Dirombak, Ini Aturan Baru dari Menaker
- 5 Ungkap 100 Hari Kerja, Wali Kota Semarang Fokus pada Infrastruktur, Kebersihan, dan Layanan Kesehatan
Berita Terkini
-
Konvoi Ransus Maung MV3 Pindad di Semarang
-
Wagub Kaltim Ungkap Investor Siapkan 1.000 ha untuk Kota Satelit Palaran
-
Kemendikdasmen Pastikan Tunjungan Guru Segera Disalurkan, Paling Cepat 21 Maret 2025
-
Pemda Diminta Optimalkan Anggaran PSU Pilkada dari APBD, Hari Ini Pemerintah DPR Bahas Kesiapan PSU
-
SBY Yakini Presiden Prabowo Mampu Jaga Demokrasi Indonesia di Tengah Kemunduran Demokrasi secara Global