Ombudsman Awasi PJ Kepala Daerah yang Maju Pilkada

JAKARTA - Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memastikan pihaknya akan mengawasi Penanggung Jawab (PJ) Kepala Daerah yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pihaknya mencatat, ada 34 PJ Kepala Daerah yang mundur untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Para PJ kita saat ini ada 34 para PJ kepala daerah itu yang mundur untuk nyalon pilkada. Ini penting untuk diawasi," ujar Robert, dalam konferensi pers Ombudsman RI yang diakses secara daring, Kamis (8/8).

Dia menerangkan, bisa saja PJ Kepala Daerah yang membuat kebijakan dan program serta pengelolaan anggaran untuk memenangkannya dalam Pilkada 2024. Menurutnya, hal tersebut butuh penanganan lebih karena proses pendeteksiannya sangat sulit.

Robert menambahkan, semestinya siapapun yang menjadi PJ Kepala Daerah untuk membuat perjanjian bahwa yang bersangkutan tidak akan maju dalam Pilkada. Meski merupakan hak, tapi ada konsekuensi dari jabatan sebelum penunjukan PJ Kepala Daerah sehingga hak untuk maju tersebut menjadi hilang.

"Karena kalau seperti ini, baru setahun 2 tahun jadi PJ, di ujungnya kemudian maju, cara berpikir dia sangat politis selama dia menjadi PJ itu. Itu tidak mungkin tidak, sangat naif kalau dia tidak memanfaatkan jabatannya," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....