Muhammadiyah Dinilai Berperan Jaga Keharmonisan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai organisasi Islam PP Muhammadiyah berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di tengah situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Hadi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2) malam.

Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam.

Pengaruh itu, lanjut Hadi, bisa dipergunakan untuk menyampaikan narasi perdamaian saat masa pemilihan umum. Hal tersebut dinilai Hadi dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik antar pendukung peserta Pemilu.

Sejauh ini, kata Hadi, pengaruh tersebut sudah diberikan PP Muhammadiyah. Hal tersebut terlihat dari pemilihan presiden dan anggota legislatif yang sejauh ini berjalan kondusif. "Sebelum Pemilu juga peran PP Muhammadiyah dalam menjaga kondisi aman dan damai itu terus berlangsung dan seperti itu saja sudah sangat mendukung situasi damai," kata Hadi.

Dia berharap PP Muhammadiyah dan seluruh elemen organisasi keagamaan lainnya mampu menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat hingga presiden, wakil presiden hingga calon legislatif terpilih secara sah.

Gerakan Pro-Khilafah

Terpisah, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.

Belakangan ini, menurutnya, muncul acara bernuansa pop-culture dengan judul "Metamorforshow: It's Time to be One Ummah" yang digelar di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 19 Februari 2024 lalu. Dia menduga kegiatan itu berkaitan dengan propaganda penegakan khilafah oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kita semua harus memahami bahwa gerakan yang ingin mengangkat sistem khilafah itu belum benar-benar hilang dalam masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam," kata Yunanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/2).

Dia mengatakan walaupun organisasi HTI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu, tetapi aktivitasnya tetap berjalan di bawah permukaan. Seperti halnya gerakan klandestin lainnya di negara lain, dia mengatakan dilarangnya HTI tidak membuat geliat para aktivisnya mati.