Ketegangan Global Dorong Eropa Bahas Penempatan Pasukan NATO di Greenland

Moskow - Inggris pada Sabtu (10/1), tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah sekutu Eropa di NATO mengenai kemungkinan penempatan pasukan aliansi di Greenland, menyusul kekhawatiran atas wacana aneksasi pulau itu oleh Amerika Serikat, demikian dilaporkan harian The Telegraph.

Sejumlah pejabat Inggris dilaporkan telah bertemu dengan mitra mereka dari Prancis dan Jerman untuk membahas langkah awal rencana tersebut, dengan London mempertimbangkan opsi pengerahan personel militer, kapal perang, dan pesawat ke kawasan Arktik, dengan alasan ancaman keamanan yang dikaitkan dengan Rusia dan China.

Negara-negara Eropa berharap peningkatan kehadiran NATO di wilayah tersebut dapat meyakinkan Presiden AS Donald Trump bahwa Amerika Serikat tidak perlu menguasai Greenland demi kepentingan keamanan.

Laporan itu muncul setelah Daily Mail menyebut Trump telah memerintahkan para komandan pasukan operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland, dengan penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut sebagai salah satu pendukung utama gagasan tersebut.

Pekan lalu, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Amerika Serikat “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikepung kapal-kapal Rusia dan China”.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras Denmark, yang hingga kini memiliki kedaulatan atas Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump untuk menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.

Pulau terbesar di dunia itu memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya alam, sehingga kerap menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009.

Sumber: Sputnik