Menkeu Purbaya Kembali Kirim Wakil ke RDG BI, Ini Makna di Balik Kehadiran Pemerintah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengutus wakilnya untuk menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Desember 2025, sebagai bagian dari penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.

“Rapat Dewan Gubernur hari ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang hadir dalam rapat sesuai dengan surat kuasa dari Menteri Keuangan, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, atas undangan kami,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi daring di Jakarta, Rabu.

Perry menyatakan undangan perwakilan pemerintah dalam RDG merupakan bentuk komitmen BI dalam membangun sinergi yang makin erat antara kebijakan moneter bank sentral dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Pada RDG edisi November 2025, Purbaya juga mengirimkan perwakilannya yang didelegasikan kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Saat dikonfirmasi dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11), Purbaya menyatakan keterlibatan perwakilan Kemenkeu dalam RDG BI sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1A) yang memungkinkan RDG dihadiri perwakilan pemerintah dengan hak bicara tanpa suara.

"Jadi kita bisa ngomong di sana, cuap-cuap ini itu, tetapi begitu voting bunga (BI-rate), orang kita nggak ikut," kata Purbaya.

Justru menurut Menkeu, RDG memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan pandangan soal kondisi ekonomi, meski keputusan penentuan suku bunga tetap menjadi kewenangan penuh Dewan Gubernur BI.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo pada RDG bulan lalu (19/11) memastikan undangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan.

Perry menilai kehadiran perwakilan pemerintah memberikan tambahan informasi penting bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait pembentukan ekspektasi positif di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Perry menyebut salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana BI dan Kemenkeu dapat membangun ekspektasi ekonomi secara konsisten untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan mekanisme yang kini lebih terbuka dan terkoordinasi, baik BI maupun pemerintah berharap sinergi kebijakan dapat semakin solid dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun depan.