Jangan Dimatikan, Lahan Pertanian dan Perkebunan yang Produktif Harus Dibela

JAKARTA - Kesepakatan perdagangan dan investasi senilai lebih dari 7 miliar dollar AS antara perusahaan Amerika Serikat (AS) dan perusahaan Indonesia dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS membuka fakta bahwa RI sesungguhnya masih sangat bergantung pada impor pangan. Kemandirian pangan seperti yang digembar-gemborkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ternyata tidak benar, karena RI banyak mengimpor pangan. 

Kesepakatan yang ditandatangani pada jamuan makan malam untuk Prabowo oleh Kamar Dagang AS, mencakup pembelian perusahaan-perusahaan Indonesia sebanyak satu juta metrik ton kedelai AS, lalu 1,6 juta ton jagung, dan 93.000 ton kapas selama periode yang tidak ditentukan.

Menurut lembar fakta Dewan Bisnis AS-ASEAN (US-ASEAN Business Council/USABC), Indonesia juga akan membeli 1 juta ton gandum tahun ini hingga 5 juta ton sampai 2030.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, menilai perjanjian tarif dan investasi AS dan Indonesia perlu dibaca secara jujur dalam konteks kemandirian pangan nasional. Ia menilai daftar komitmen pembelian komoditas pertanian AS, mulai dari kedelai, jagung, hingga gandum menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor.

“Kalau faktanya kita masih impor dalam jumlah besar, tidak perlu gembar-gembor seolah-olah tidak impor. Lebih baik disampaikan apa adanya,” ujarnya.

Menurut Dwijono, narasi kemandirian pangan seharusnya tidak dibangun di atas klaim bebas impor, melainkan pada komitmen peningkatan produksi nasional secara bertahap dan terukur. Indonesia, katanya, memang belum bisa sepenuhnya lepas dari impor, terutama untuk komoditas tertentu seperti gandum. Namun yang lebih penting adalah strategi jelas untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar kebergantungan tersebut terus berkurang dari waktu ke waktu.

Ia menegaskan, perjuangan utama justru berada pada pembelaan terhadap pertanian dan perkebunan pangan yang sudah ada saat ini. “Yang sudah berjalan dan menghasilkan pangan harus dibela habis-habisan. Jangan dibiarkan mati,” tegasnya. Dwijono mengingatkan bahwa pembukaan lahan baru, baik di Kalimantan maupun Papua, sudah berulang kali dilakukan, tetapi hasilnya kerap tidak sesuai harapan.

Memulai dari nol, menurut dia, jauh lebih berat dibandingkan mempertahankan dan mengoptimalkan lahan yang telah produktif.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa impor pangan dalam skala besar bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga berdampak pada devisa negara. Kebergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor berarti sama dengan menggerus devisa setiap tahun.

Sebaliknya, peningkatan produksi nasional tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi perdesaan, serta mendorong pertanian menjadi sektor yang lebih maju dan berdaya saing.

Oleh sebab itu, Dwijono mendorong pemerintah untuk menempatkan penguatan produksi pangan domestik sebagai prioritas utama, bukan sekadar membuka proyek baru.

“Mempertahankan yang sudah ada dan meningkatkan produktivitasnya jauh lebih realistis daripada terus-menerus memulai program baru yang belum tentu berhasil,” katanya.

Ia juga menekankan, kemandirian pangan bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, tetapi memastikan produksi nasional benar-benar menjadi tulang punggung utama kebutuhan pangan Indonesia.

Solusi Instan