Lima Tahun Perjalanan Krisis Pengungsi Rohingya

SURABAYA - Baru-baru ini, sebanyak 57
pengungsi etnis Rohingya dalam kondisi kelaparan dan lemah tiba di pantai Indrapatra di Ladong, sebuah desa nelayan di kabupaten Aceh Besar.

Kedatangan para pengungsi pada Minggu (25/12) itu menandai peringatan kelima penumpasan militer yang menurut PBB dilakukan dengan 'niat genosida'.

Dilansir oleh Aljazeera, militer Myanmar pada 2017, melancarkan tindakan keras terhadap kaum Rohingya, mendorong lebih dari 740.000 orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam krisis lima tahun ini.

Operasi militer

Pada 25 Agustus 2017, sebuah kelompok bersenjata bayangan Rohingya, yang disebut Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), melancarkan serangan terkoordinasi terhadap puluhan pos polisi di negara bagian pesisir Rakhine Myanmar, menewaskan sedikitnya selusin petugas.

Militer negara itu membalas dengan operasi di desa Rohingya, seolah-olah untuk mengusir anggota ARSA. Dikatakan telah menewaskan 400 pejuang bersenjata, tetapi para kritikus mengatakan sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. PBB mengatakan sedikitnya 1.000 orang tewas dalam dua minggu pertama operasi militer.

Eksodus pengungsi

Pada 5 September 2017, lebih dari 120.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, membanjiri kamp-kamp pengungsi yang tidak kurang layak. Sudah ada setidaknya 200.000 Rohingya di Bangladesh dari gelombang kekerasan sebelumnya.

Aung San Suu Kyi memecah keheningan

Kemarahan internasional meningkat terhadap Myanmar. Militer dituduh menghancurkan rumah Rohingya dan beberapa pemimpin dunia menuduh "pembersihan etnis".

Dalam pernyataan pertamanya tentang krisis tersebut, pemimpin sipil Myanmar dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 19 September 2017 berjanji untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar tetapi menolak untuk menyalahkan tentara.

Kemungkinan 'genosida'

Bangladesh dan Myanmar pada 23 November 2017 sepakat untuk mulai memulangkan pengungsi. Tetapi, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) mengatakan, kondisi tidak memungkinkan untuk mereka pulang dengan aman dan prosesnya terhenti.