Putra Shah Iran Desak Pasukan Keamanan Berdiri di Sisi Rakyat

PARIS - Putra mendiang Shah Iran yang tinggal di Amerika Serikat (AS) pada Minggu (11/1) mendesak para pegawai pemerintah dan pasukan keamanan Iran untuk bergabung dengan gerakan protes yang semakin meluas di republik Islam tersebut.

"Para pegawai lembaga negara, serta anggota angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, memiliki pilihan: berdiri bersama rakyat dan menjadi sekutu bangsa, atau memilih bersekongkol dengan para pembunuh rakyat," tulis Reza Pahlavi di media sosial setelah sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa otoritas Iran melakukan pembunuhan massal untuk menekan kerusuhan.

Pahlavi, yang telah muncul sebagai tokoh oposisi, juga menyerukan penggantian bendera di luar Kedutaan Besar Iran dengan bendera sebelum revolusi Islam.

"Sudah saatnya mereka dihiasi dengan bendera nasional Iran, menggantikan bendera Republik Islam yang memalukan itu," kata dia.

Sementara itu di London, para pengunjuk rasa berhasil mengganti bendera Kedubes Iran pada akhir pekan lalu, dengan mengibarkan bendera tiga warna yang digunakan pada masa pemerintahan shah terakhir, yang berakhir dengan revolusi pada tahun 1979.

Saat ini bendera seremonial prarevolusi itu telah menjadi lambang unjuk rasa global yang bermunculan untuk mendukung demonstrasi Iran.

Terkait penggantian bendera tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran pada Minggu memanggil Duta Besar Inggris di Teheran, menurut kantor berita resmi IRNA.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Iran pada Senin (12/1) mengatakan bahwa Republik Islam Iran siap untuk perang dan berunding setelah ada ancaman berulang dari Presiden AS, Donald Trump, untuk campur tangan militer atas tindakan keras terhadap aksi protes.

Aksi protes yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan di Iran awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi yang kemudian berubah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem teokrasi yang telah memerintah Iran sejak revolusi Islam 1979 yang menggulingkan shah.

Sebagai tanda parahnya krisis politik ini, pihak berwenang telah memberlakukan pemadaman internet yang kini telah berlangsung lebih dari tiga setengah hari dan yang menurut para aktivis bertujuan untuk menutupi skala penindakan mematikan tersebut.

Sebelumnya pada Minggu, Trump mengatakan bahwa kepemimpinan Iran di bawah Ayatollah Ali Khamenei, telah menghubunginya untuk bernegosiasi.

"Republik Islam Iran tidak menginginkan perang tetapi sepenuhnya siap untuk perang," kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. "Kami juga siap untuk bernegosiasi, tetapi negosiasi ini harus adil, dengan hak yang sama dan berdasarkan rasa saling menghormati," tegas dia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa saluran komunikasi tetap terbuka antara Araghchi dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, meskipun tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara.

"Pesan dipertukarkan bila diperlukan," kata dia, seraya mencatat bahwa meskipun AS tidak memiliki perwakilan diplomatik di Iran, kepentingannya diwakili oleh Kedutaan Besar Swiss.

Trump, yang telah mengancam akan melakukan aksi militer baru setelah AS mendukung perang 12 hari Israel melawan Iran pada Juni lalu, mengatakan bahwa Teheran telah mengindikasikan kesediaannya untuk berdialog.