Lembaga Keuangan Asing Menarik Diri, Sejumlah PLTU Mangkrak

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pekan lalu, menyebutkan ada 12 proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dibatalkan karena proyeknya mangkrak. Mangkraknya pembangunan proyek tersebut karena lembaga keuangan asing enggan membiayai pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil seperti batu bara.

Selain 12 proyek yang dibatalkan karena mangkrak, juga terdapat 43 unit pembangkit yang termasuk dalam proyek 35 ribu megawatt sudah meneken kontrak, namun belum melakukan konstruksi. Hal itu karena pendanaan proyeknya macet.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, pekan lalu, mengatakan banyak lembaga keuangan asing yang tidak mau lagi mendanai proyek-proyek energi fosil karena ada kebijakan global untuk memberi prioritas pembiayaan pada energi hijau atau green energy yang berkelanjutan.

"Lembaga keuangan di luar negeri banyak yang men-declare tidak akan lagi membiayai. Artinya, proyek itu tidak akan terlaksana kalau nggak ada yang membiayai karena nggak mungkin semuanya dibangun dengan equity," kata Rida.

M u n d u r n y a pemodal asing tersebut akan berdampak pada pengembangan energi di Indonesia, jika tetap menggunakan batu bara dan tidak beralih ke sumber energi hijau, khususnya energi baru terbarukan (EBT) seperti energi angin, panas bumi, air, tenaga surya, dan lain sebagainya.

Untuk 12 proyek yang dibatalkan, pemerintah, jelasnya, akan mengganti dengan transmisi listrik sehingga tak mengorbankan pasokan di daerah tersebut.

"Konteks terminasi itu digantikan dengan proyek lain dengan cara membangun transmisi melakukan ekstensi tarik kabel sehingga pembangkit di situ tidak diperlukan lagi," kata Rida.

Momentum Dorong EBT

Menanggapi mundurnya lembaga keuangan asing itu, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dwi Sawung, mengatakan momentum tersebut tepat untuk semakin gencar menggenjot energi baru dan terbarukan (EBT).

Dia mengakui investor dari Eropa dan Amerika serta Jepang dan Korea Selatan tidak berminat membiayai lagi PLTU batu bara. "Kita harapkan pemerintah menghentikan pembangunan PLTU yang belum dibangun walaupun sudah ada dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)," tegas Sawung.

Apalagi beberapa tempat sudah kelebihan pasokan listrik, seperti grid Jawa, Bali, dan Sumatera. "Ini momentum yang tepat untuk transisi menuju energi terbarukan. Energi terbarukan yang dibangun pun bukan hanya skala besar saja, tetapi juga yang kecil atau individu," katanya.

Selama ini, jelasnya, PLN masih sulit menerima dari individu yang punya kelebihan pasokan listrik ataupun memasang on grid. n ers/E-9