Karhutla Indonesia Dapat Respons Negara Tetangga Lewat ASEAN, Kedaulatan RI Tetap Dihormati

JAKARTA - Pemanfaatan mekanisme tingkat ASEAN oleh negara-negara tetangga untuk merespons dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia adalah bentuk menghargai kedaulatan dan prinsip non-interferensi sesama negara anggota.

“Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan prinsip yang sudah melembaga, yakni saling menghargai prinsip kedaulatan, sehingga membuat sesama anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing,” kata pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah merespons pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengenai keputusan pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam baru-baru ini untuk merespons persoalan karhutla RI melalui mekanisme ASEAN, Reza menyebut langkah tersebut dapat dimaklumi.

Akademisi di Universitas Padjadjaran itu berkata pemanfaatan mekanisme ASEAN dilakukan untuk menjaga harmoni antara negara anggota ASEAN. Ia menilai ada kekhawatiran jika pemanfaatan langkah di luar mekanisme tersebut justru dapat “ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat di Indonesia”.

Mekanisme tingkat ASEAN tersebut juga dilakukan negara tetangga sebagai upaya meredakan tekanan dari masyarakat yang khawatir bahwa masalah kabut asap bisa berdampak pada ketahanan ekonomi dan masyarakat, kata dia.

Dengan itikad baik tersebut, Indonesia sudah sepantasnya mengoptimalkan langkah mengatasi karhutla berikut dampaknya ke negara tetangga serta meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkup ASEAN.

Ia pun menilai pemanfaatan mekanisme ASEAN dalam mengatasi dampak karhutla menjadi momentum memformalkan suatu forum lingkungan hidup di tingkat kawasan.

Menurut akademisi itu, sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan serta mengingat posisinya sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk menginisiasi langkah tersebut.

“RI perlu merancang terbentuknya suatu dewan pemangku lingkungan hidup ASEAN yang diharapkan dapat membangun kesepahaman atas isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan,” ucap Reza.

Ia pun mengharapkan dewan lingkungan hidup ASEAN, apabila benar terwujud, kemudian dapat merumuskan deklarasi lingkungan hidup ASEAN yang dapat berkembang menjadi suatu dewan perwakilan ASEAN untuk bidang lingkungan hidup.

Di samping isu karhutla dan perubahan iklim, Reza menilai dewan lingkungan hidup ASEAN juga mesti berwenang mengatasi isu pembalakan lintas negara, polusi plastik lintas batas, dan transisi energi di tingkat kawasan.