Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden Republik Indonesia ke-2, H. M. Soeharto.

Menurut Melchias Mekeng, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa besar almarhum dalam memimpin bangsa Indonesia, menjaga stabilitas nasional, serta meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik bangsa.

“Sebagai kader Partai Golkar dan sebagai bangsa Indonesia, kami menyampaikan rasa bangga dan syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak H. M. Soeharto. Beliau adalah tokoh besar yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Banyak warisan pembangunan beliau yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini,” ujar Melchias Markus Mekeng.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kebijakan dan keteladanan beliau dalam memberikan gelar tersebut. Menurut Mekeng, keputusan tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan yang tinggi serta penghargaan mendalam terhadap sejarah perjuangan bangsa.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas keputusan beliau yang berani dan berjiwa besar. Ini bukan hanya penghargaan terhadap sosok Bapak Soeharto semata, tetapi juga pesan penting bagi generasi penerus bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pendahulunya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Melchias Mekeng mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat akan pentingnya semangat pengabdian dan kerja keras dalam membangun bangsa.

“Kita patut meneladani nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan semangat membangun yang telah diwariskan oleh Bapak H. M. Soeharto. Semoga semangat tersebut terus hidup di hati generasi muda Indonesia demi mewujudkan cita-cita nasional menuju bangsa yang maju, berdaulat, dan sejahtera,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai gelar pahlawan nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Ke-2 RI Jenderal Besar Soeharto sebagai tradisi yang baik ditunjukkan oleh Presiden Prabowo kepada pemimpin-pemimpin terdahulu.

Menurut Muzani, setiap manusia, termasuk para pemimpin, tidak luput dari kesalahan sehingga yang perlu dilakukan ialah lebih dulu mengenang dan mengingat kebaikan-kebaikan serta jasa-jasanya, dan menutup kekurangan serta tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilampaukan pada masa lampau. Perilaku seperti itu yang dikenal dalam istilah Bahasa Jawa sebagai "mikul dhuwur mendhem jero".

"Saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekali lagi juga penghargaan dari negara, pemerintah atas jasa-jasanya kepada Pak Harto, bagaimana kita memberi ruang kepada kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin kita dulu, dan sekarang penghargaan itu diberikan. Karena itu, saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya. Meskipun, (Soeharto sebagai, red.) manusia biasa tentu saja ada salah, ada lupa," kata Ketua MPR Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga merespons pertanyaan mengenai riwayat proses hukum yang pernah dihadapi Soeharto, terutama setelah lengser sebagai Presiden RI.

Menurut Muzani, seluruh proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto telah selesai sehingga tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata, karena itu MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Muhammad Soeharto," sambung Muzani.

Di Istana Kepresidenan RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai seluruh mantan presiden, khususnya yang telah berpulang, idealnya mendapatkan tempat terhormat.