Imran Khan Muncul di Pengadilan, Hakim Batalkan Surat Penangkapan

ISLAMABAD - Hakim Pakistan membatalkan surat perintah penangkapan mantan perdana menteri Imran Khan pada Sabtu (18/3), setelah mantan bintang kriket itu hadir di pengadilan.

Pria berusia 70 tahun itu terlibat dalam banyak kasus hokum sejak digulingkan dalam mosi tidak percaya tahun lalu. Dia mendesak pemerintah koalisi yang menggantikannya untuk menggelar pemilihan awal.

Awal pekan ini, para pendukung Khan terlibat bentrokan dengan polisi yang dikirim untuk menangkapnya di kota timur Lahore setelah Khan tak hadir di pengadilan untuk kasus dugaan korupsi, dengan alasan masalah keamanan.

"Pengadilan telah membatalkan surat perintah penangkapan setelah menandai kehadiran Imran Khan. Sidang ditunda hingga 30 Maret," kata salah satu pengacara Khan, Gohar Khan, kepada AFP.

Setelah berhari-hari berselisih secara hukum, Khan melakukan perjalanan lebih dari 300 km dari Lahore ke kompleks pengadilan Islamabad, tetapi ia tidak dapat keluar dari mobilnya.

Sekitar 4.000 pendukungnya mengerumuni kompleks tersebut, melempar batu ke arah polisi yang membalas dengan gas air mata.

Namun pengadilan menerima kehadiran Khan, kata pengacaranya.

Kasus tersebut diajukan oleh Komisi Pemilihan Pakistan yang menuduh Khan tidak mengumumkan hadiah yang dia terima selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, atau keuntungan yang diperoleh ketika menjualnya.

Pengadilan Pakistan sering digunakan untuk menjerat anggota parlemen dalam proses panjang yang dikritik oleh pemantau hak asasi manusia karena melumpuhkan lawan politik.

Khan mengklaim pihak berwenang ingin menjebloskannya ke penjara sehingga dia tidak dapat berkampanye untuk pemilihan mendatang.

Sekitar 4.000 pejabat keamanan termasuk komando polisi elite, regu anti-terorisme, dan paramiliter telah dikerahkan di sekitar Islamabad, rumah sakit dalam keadaan siaga tinggi.

Sementara itu, polisi menggerebek rumahnya di lingkungan Lahore yang mewah setelah memblokir jalan dan menangguhkan layanan seluler di daerah tersebut.

Saat drama politik terungkap, Pakistan berada dalam kemerosotan ekonomi yang parah, mempertaruhkan gagal bayar jika bantuan tidak dapat diperoleh dari Dana Moneter INternasional (IMF).

Situasi keamanan juga memburuk dengan serentetan serangan mematikan terhadap polisi, terkait Taliban Pakistan.