Dunia Gonjang-Ganjing, RI Tetap Fokus! Wamenkeu Ungkap Strategi Jangka Panjang

JAKARTA - Mitigasi gejolak global sangat penting karena membantu mengurangi risiko dan dampak negatif dari berbagai tantangan global guna menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Mitigasi krisis keuangan dapat melibatkan regulasi keuangan, diversifikasi investasi, dan dukungan bagi sektor keuangan yang tertekan. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Indonesia fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

“Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, tetap menjaga fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana Indonesia bisa berkembang secara ekonomi,” kata Suahasil dalam Seminar Indonesia Credit Spotlight 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/5).

Wamenkeu Suahasil menyebut kondisi perekonomian global saat ini terbilang cukup menantang. Maka dari itu, suatu negara tidak bisa hanya berfokus pada tujuan jangka pendek.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi global.

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah tahun ini adalah efisiensi anggaran terhadap pengeluaran atau belanja yang tidak relevan.

“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan kami untuk mencapai efisiensi sebesar Rp256 triliun, yang sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian,” jelas dia.

Lebih lanjut, meski APBN mencetak defisit sejak awal tahun dengan catatan terakhir sebesar Rp104,2 triliun per Maret, Suahasil memastikan pengelolaan APBN tetap dalam target yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

“Anggaran tetap berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung prioritas pemerintah, dengan mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak sebagai fokus utama,” ujar Suahasil.

Wamenkeu pun menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif.

“Kami berkomitmen untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran yang telah dimulai di awal 2025 dapat mendukung program pemerintah,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.