Cegah Kasus Inses, Khofifah Ajak Paralegal Perkuat Pendampingan Masyarakat

Jakarta - Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa berharap sekitar 2.500 anggota Muslimat NU yang mengikuti pelatihan paralegal oleh Kementerian Hukum nantinya dapat ikut membantu penyelesaian kasus inses atau hubungan sedarah yang terjadi di tanah air.

"Tidak mudah bagi anggota keluarga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan inses ini. Kami berharap bahwa Muslimat yang ada di lini paling bawah, di desa-desa, bahkan subdesa melalui anak ranting, ini akan menjadi bagian untuk mencari solusi melalui posbankum (pos bantuan hukum)," kata Khofifah saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Pelatihan Paralegal Nasional Muslimat NU di Kementerian Hukum, Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan inses menjadi permasalahan sosial yang tidak mudah diselesaikan karena pelaku utamanya kerap kali merupakan ayah kandung, kakak kandung, dan paman korban, sehingga membutuhkan pendampingan hukum.

"Jika mereka kemudian proses lebih lanjut misalnya sampai kepada proses hukum biasanya kemudian sebelum diputus, anggota keluarga biasanya kemudian minta untuk dimaafkan dan seterusnya," ucapnya.

Dia pun menegaskan komitmen Muslimat NU dalam mendorong partisipasi dan pengabdian perempuan dalam sistem hukum dan perlindungan masyarakat, khususnya guna mengurai permasalahan sosial hingga lini terbawah pada tingkat desa/kelurahan.

"Kami juga ingin menjadi bagian penyelesaian masalah di lini yang paling bawah, termasuk di ranah-ranah privasi yang memang tidak mudah dijangkau," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang juga Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi menuturkan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dalam memperkuat kapasitas Muslimat NU untuk hadir di tengah masyarakat hingga di tingkat akar rumput.

"Langkah strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen Muslimat NU dalam menciptakan agen-agen perubahan yang tangguh dan berdaya, tetapi menjadi bukti bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak," katanya.

Dia berharap kader yang mendapatkan pelatihan paralegal tersebut nantinya tidak hanya melakukan penyuluhan hukum, tetapi menjadi figur bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk konsultasi, serta membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

"Saya percaya pelatihan paralegal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mengemukakan bahwa kegiatan pelatihan paralegal yang diikuti 2.500 anggota Muslimat NU merupakan upaya dari Muslimat dalam menanggapi secara responsif persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan wujud cita cita Islam dan NU terkait pentingnya akses bagi masyarakat dalam memberikan asas keadilan. Pelatihan paralegal ini memberikan banyak manfaat serta menjadi upaya strategis dan bisa menjadi contoh bagi banom-banom (badan otonom) lainnya yang ada di NU," katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum Min Usihen.