Siapkan Pilihan Kebijakan Guna Antisipasi Tekanan Daya Beli Masyarakat

Pemerintah didorong untuk lebih antisipatif agar perlambatan konsumsi tidak berujung pada pelemahan pertumbuhan.

JAKARTA - Tantangan perekonomian nasional pasca Lebaran tidaklah semudah sebelumnya. Sebab itu, perlu memitigasi risiko-risiko yang timbul terutama jika perang antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Irang berkepanjangan. 

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan tantangan yang dihadapi pasca lebaran tidaklah mudah karena langsung menyentuh kehidupan riil masyatakat. Oleh karena itu Pemerintah harus menyiapkan pilihan kebijakan sebagai antisipasi menghadapi tekanan daya beli masyarakat.

Tantangan pertama jelasnya yaitu normalisasi konsumsi, setelah terjadi peningkatan konsumsi pada masa puasa dan lebaran, setelah itu akan terjadi penurunan daya beli, sehingga ancaman konsumsi menurun dan akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Kedua, risiko kenaikan harga pangan akibat gangguan distribusi dan cuaca. Fenomena El Niño, khususnya yang diprediksi sebagai "Godzilla El Niño" (ekstrem), diperkirakan akan terjadi di Indonesia mulai April hingga Oktober 2026.

“Fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau, menyebabkan pengurangan hujan yang signifikan, suhu panas, serta risiko kekeringan terutama di wilayah Jawa hingga NTT (Nusa Tenggara Timur),”papar Suhartoko.

Ketiga lanjut dia, adanya potensi lonjakan inflasi karena penyesuaian harga energi yang merambat ke harga komoditi lain. Potensi penyesuaian harga energi ini selalu ada seiring dengan lonjakan harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah (Timteng).

“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan, dan mendorong konsumsi kelas menengah agar roda ekonomi tetap berputar,” kata Suhartoko.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah, terlebih jika melibatkan dorongan dari Arab Saudi terhadap AS untuk melanjutkan perang Iran, berisiko memicu ketidakpastian global yang lebih dalam.

Situasi tersebut dapat berdampak langsung pada harga energi, stabilitas pasar keuangan, hingga arus perdagangan internasional. Sebagai negara nett importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama jika subsidi harus kembali ditingkatkan.

“Ketika konflik membesar, tentu saja harga minyak ikut terdorong makin naik. Ini akan berdampak ke inflasi dan pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga,” kata Iyuk.

Dia pun meminta Pemerintah memperkuat strategi mitigasi, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas sektor riil, agar tidak terlalu bergantung pada dorongan konsumsi musiman. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar di tengah potensi volatilitas global.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan momentum Lebaran. Pemerintah harus menyiapkan bantalan kebijakan yang mampu menjaga pertumbuhan tetap stabil di tengah tekanan global,” katanya.

Dengan kombinasi normalisasi pasca-Lebaran dan meningkatnya tensi geopolitik global, para ekonom menilai periode setelah kuartal I-2026 akan menjadi fase krusial bagi ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah didorong untuk lebih antisipatif agar perlambatan konsumsi tidak berujung pada pelemahan pertumbuhan secara lebih luas.