Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ayo! Anggota DPRD DKI, Aksi Unjuk Rasa Jadikan Momentum Introspeksi Diri

📅 Selasa, 02 Sep 2025, 19:07 WIB | Oleh:
Ayo! Anggota DPRD DKI, Aksi Unjuk Rasa Jadikan Momentum Introspeksi Diri Doc: ANTARA/Khaerul Izan
Ket. Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo memberikan keterangan di Jakarta.

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo mengatakan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan introspeksi bagi para wakil rakyat, termasuk DPRD DKI Jakarta.

"Kondisi belakangan harus membuat DPRD DKI segera berbenah. Terlebih, gaji dan tunjangan pasti lebih fantastis dari DPRD di daerah atau provinsi lain di Indonesia yang tak luput dari amukan massa," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/9).

Dia menyebutkan gaji dan tunjangan legislator DPRD DKI Jakarta setidaknya mencapai 139,2 juta rupiah per bulan. Jika diakumulasikan dalam satu tahun, maka jumlahnya mencapai sekitar 1,67 miliar rupiah.

Dia pun mengaku tidak heran jika banyak legislator DPRD DKI Jakarta yang terbuai dengan gaya hidup mewah, dengan menggunakan atau mengoleksi mobil-mobil berharga miliaran.

Bahkan, sambung dia, nilai tunjangan rumah para wakil rakyat itu ditaksir mencapai 70 juta rupiah sampai 78,8 juta rupiah, atau lebih besar dari tunjangan anggota DPR yang viral dengan nilai 50 juta rupiah sehingga memicu amarah rakyat.

Menurut Ari, penghasilan legislator DPRD DKI Jakarta akan semakin 'gemuk' berkat tunjangan reses serta kunjungan kerja (kunker) ke dalam dan luar negeri.

"Saya minta ini juga dievaluasi. Pak Presiden sudah tegas menyampaikan. Legislator DPRD DKI itu juga ada tunjangan rumah hingga transportasi. Harus dievaluasi," kata Ari menegaskan.

Lebih lanjut, dia menginginkan agar DPRD DKI Jakarta secara transparan mengungkap seluruh penghasilan anggota dewan, baik sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi.

Selain itu, dia meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja mereka.

Dia menyarankan agar sistem presensi harian dan pemotongan gaji diterapkan, sehingga apabila terdapat anggota dewan yang tidak masuk kantor atau tidak mengikuti Rapat Paripurna dengan alasan yang jelas, maka gaji mereka dipotong.

"Saat ini adalah saatnya menunjukkan empati, bukan justru menari-nari dengan penghasilan gendut di atas penderitaan rakyat, banyak warga Jakarta yang masih hidup susah," tutur Ari. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Rona
Penyanyi Legendaris Peabo B...
Megapolitan
Polres Metro Bekasi Kota Be...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

Kesempatan Emas: UEA Buka 500 Lowongan untuk Pekerja Migran Indonesia

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.