Australia Umumkan Pengakuan Resmi Negara Palestina

JAKARTA – Australia akan secara resmi mengakui negara Palestina pada pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September mendatang. Keputusan ini berbeda dengan sikap sekutu dekatnya, Amerika Serikat, yang menolak pengakuan tersebut di luar perjanjian damai dengan Israel.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa solusi dua negara merupakan harapan terbaik umat manusia untuk mengakhiri siklus kekerasan di Timur Tengah serta mengatasi konflik, penderitaan, dan kelaparan yang melanda Gaza.

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese seusai rapat kabinet di Canberra.

Pengakuan Australia terhadap Palestina ini akan memberikan legitimasi bagi perjuangan negara Palestina dan menempatkan Australia sejajar dengan sejumlah negara lain seperti Prancis, Inggris, dan Kanada yang telah melakukan hal serupa. Sementara itu, AS tetap menentang pengakuan negara Palestina tanpa melalui perjanjian damai dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Luksemburg, Xavier Bettel, juga dijadwalkan memberikan pernyataan terkait posisi pemerintah pada bulan September. Meski mendukung solusi dua negara, Luksemburg menyatakan bahwa pengakuan kenegaraan hanya akan diberikan setelah gencatan senjata tercapai dan para sandera yang ditawan telah dipulangkan.

Sementara itu, ketegangan di Jalur Gaza semakin meningkat setelah pemerintah Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu pada Jumat lalu mengizinkan penyerangan ke Kota Gaza. Sebelumnya, pasukan Israel menghindari wilayah tersebut guna melindungi sekitar 20 sandera yang diperkirakan masih hidup dan ditawan oleh Hamas. Perundingan gencatan senjata ketiga antara Israel dan Hamas sempat terhenti sejak Juli.

Menyikapi rencana pengakuan Australia terhadap Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan “memalukan.” Sementara itu, Albanese bersama Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, mengingatkan Israel agar mempertimbangkan ulang kampanye militer di Gaza karena berisiko melanggar hukum internasional.

Pemerintah Australia menegaskan bahwa teroris Hamas tidak akan diizinkan berperan dalam pemerintahan negara Palestina di masa depan.

“Pemerintah kami telah menegaskan bahwa teroris Hamas tidak akan berperan di negara Palestina mana pun di masa depan,” ujar Albanese. “Ini adalah salah satu komitmen yang telah diminta dan diterima Australia dari Presiden Abbas dan Otoritas Palestina.”

Keputusan Australia ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam diplomasi internasional yang berupaya mencari solusi damai di wilayah yang telah lama dilanda konflik. Pengakuan tersebut diharapkan dapat mendorong dialog yang lebih konstruktif antara semua pihak dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan sekitarnya.