Anggota DPR Dorong Pemerataan Hasil Tambang dan Energi di Kalbar

PONTIANAK – Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis mendorong pemerataan hasil tambang dan energi di Kalimantan Barat untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

"Saya terus berkomitmen untuk memperjuangkan tiga pilar utama dalam bidang energi dan sumber daya alam, yaitu keadilan bagi daerah penghasil, investasi berkelanjutan, serta kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal," kata Cornelis di Pontianak, Senin (30/9).

Cornelis mencontohkan Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai daerah pemilihannya yang menjadi penghasil bauksit terbesar di Indonesia, namun hanya memperoleh porsi kecil dari pajak industri tersebut. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya investasi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Jangan sampai petani kita tidak bisa lagi menanam karena kerusakan lahan bekas tambang," tuturnya.

Menurut Cornelis, pembangunan tambang tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup warga. Akses terhadap pekerjaan layak, infrastruktur memadai, dan kualitas lingkungan yang baik disebutnya masih menjadi tantangan besar di Kalbar.

Cornelis menyoroti pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah yang bernilai investasi 831 juta dolar AS atau sekitar Rp12,5 triliun. Proyek yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) itu ditargetkan memproduksi satu juta ton alumina per tahun.

"Namun, dari tujuh smelter yang direncanakan, baru satu yang berjalan. Enam lainnya masih terkendala pendanaan dan mitra strategis," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pengolahan bauksit menyumbang 15,38 persen terhadap PDRB Kalbar. Meski kontribusinya besar, manfaat langsung bagi masyarakat sekitar tambang dinilai masih terbatas. Cornelis menegaskan masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, bukan hanya menjadi objek.

Selain sektor tambang, Cornelis juga menyoroti pemerataan energi. Hingga 2025, terdapat lebih dari 700 desa di Kalbar yang belum menikmati listrik PLN. Meski rasio elektrifikasi sudah mencapai 94,23 persen, sebanyak 366 desa masih bergantung pada energi alternatif atau bahkan hidup tanpa listrik.

"Kesenjangan akses energi berdampak langsung pada kualitas hidup. Anak-anak di desa gelap harus belajar seadanya, usaha kecil sulit berkembang, dan puskesmas tidak berjalan maksimal," kata dia.

Cornelis mendorong pemerintah mempercepat program listrik desa melalui sambungan bagi rumah tangga miskin, penguatan jaringan di wilayah sulit dijangkau, serta subsidi bagi desa tertinggal. Menurutnya, pemerataan energi merupakan fondasi agar masyarakat desa sejajar dengan masyarakat kota.

Sebagai putra Dayak, Cornelis konsisten memperjuangkan hak masyarakat adat. Ia menolak kebijakan yang mengancam hak ulayat, termasuk dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Negara harus hadir melindungi masyarakat adat, bukan justru melemahkan mereka," katanya.

Cornelis juga menyoroti maraknya konflik agraria di sektor perkebunan sawit di Kalbar, terutama di Ketapang, yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia meminta ATR/BPN dan KLHK segera melakukan verifikasi agar persoalan tidak semakin berlarut.