Amran Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Picu Kenaikan Harga dan Inflasi

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan dugaan penyimpangan beras fortifikasi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga beras serta mempengaruhi inflasi pangan nasional.

Amran mengatakan pemerintah mencermati kembali perkembangan harga beras setelah komoditas tersebut kembali menjadi penyumbang inflasi berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ada satu masalah di tengah kita ini, harga beras menurut Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) saat rapat inflasi, itu ada kenaikan sedikit. Sebelumnya beras bukan lagi penyumbang inflasi, tapi begitu ada kenaikan kita coba membedah. Kenapa ada kenaikan? Kita bedah," kata Amran di Jakarta, Selasa (15/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Dia menjelaskan, awalnya pemerintah lebih dahulu mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat luas.

Bantuan diserahkan kepada penerima manfaat kategori desil 1 sampai desil 4 dengan alokasi sebanyak 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan. Pada tahap pertama pemyalurkan dilakukan periode Februari-Maret, lalu tahap kedua Juli-September.

Bahkan, Presiden Prabowo kembali menginstruksikan agar bantuan itu dapat diperpanjang hingga Desember 2026.

Beras SPHP

Selain bantuan pangan, pemerintah juga memperkuat stabilitas harga melalui distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 828 ribu ton. Bahkan, beras program itu ditambah 1 juta ton untuk memperkuat operasi pasar sekaligus menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani agar memperoleh harga layak dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen agar harga tetap terjangkau.

Namun, hasil pendalaman Bapanas dan Kementerian Pertanian menunjukkan masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi harga beras, yakni dugaan peralihan penjualan beras premium ke fortifikasi dengan harga yang dinilai tidak wajar di pasaran.

"Nah ternyata ada dugaan beralih dari (produksi beras) premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi tetapi setelah kita cek di laboratorium, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ucap Amran.

Amran mengatakan dugaan tersebut muncul setelah pemerintah memeriksa produk beras fortifikasi melalui empat laboratorium kredibel dan menemukan ketidaksesuaian antara kandungan produk dengan informasi yang tercantum pada label.

Menurut dia, beras fortifikasi yang semestinya dijual sekitar Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram sehingga membebani masyarakat yang menjadi sasaran utama program fortifikasi.