Optimalisasi Belanja harus Beri Manfaat yang Besar bagi Masyarakat

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Senin (14/9) menyampaikan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan mengoptimalkan belanja untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” kata Suahasil.

Ia mengatakan efisiensi merupakan bagian dari pengelolaan APBN secara menyeluruh yang mencakup penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Melalui pengelolaan belanja yang tepat sasaran, anggaran negara harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terkait dengan pemangkasan drastis dana Transfer ke Daerah (TKD), Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, menilai kebijakan Pemerintah tersebut membuat Pemerintah Daerah (Pemda) semakin berat menanggung beban operasional.

Dengan penurunan TKD sekitar 24,8 persen dari tahun sebelumnya, maka alokasinya hanya sekitar 650 triliun rupiah.

“Ini jelas bentuk sentralisasi,” ujar Suhartoko.

Menurut dia, dampak paling terasa ada di dua sisi. Pertama, beban operasional, terutama penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyulitkan daerah membayar gaji pegawai dan membiayai operasional rutin.

Kedua, pembangunan dengan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyebabkan laju pembangunan infrastruktur di daerah melambat. Proyek-proyek yang sudah direncanakan terpaksa tertunda.

“Ketika DAU seret, yang pertama kena adalah belanja wajib seperti gaji dan operasional kantor. Sementara DAK turun, infrastruktur jadi jalan di tempat,” jelasnya.

Kendati demikian, dia juga mengingatkan, Pemda agar membenahi pola penyaluran anggaran. Selama ini, ada masalah dalam penyerapan anggaran di tingkat daerah.

“Daerah juga perlu membuat evaluasi. Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah seringkali tidak bisa melakukan realisasi anggaran sesuai perencanaan, sehingga dampak multipliernya rendah,” kata Suhartoko.

Bahkan, anggaran yang sudah ditransfer dari pusat rata-rata tidak langsung dibelanjakan, tetapi malah diendapkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kegiatan ekonomi, kerap malah tertanam di surat berharga pemerintah pusat dan instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jadi uangnya ada, tapi tidak berputar di daerah,” tegasnya.

Hal itu tidak lepas dari rendahnya realisasi belanja daerah hingga pertengahan tahun.

“Pola belanja yang masih rendah. Pada bulan Juni, banyak Pemda yang baru mencatatkan persentase penyerapan di kisaran 31 hingga 35 persen,” katanya.

Ada beberapa alasan mengapa rata-rata penyerapan anggaran di pertengahan tahun masih tergolong lambat. Pertama, proses Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ. Banyak Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang terlambat melakukan lelang atau penyelesaian administrasi tender.