Pemerintah Diminta Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari peningkatan angka, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Jakarta – Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan berbasis data dengan menentukan sektor yang menjadi titik pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan kondisi ekonomi daerah perlu dibaca secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan langkah intervensi.

"Yang paling penting adalah kita membaca kondisi sebelum bertindak. Dari kondisi tersebut kita tentukan titik pengungkit yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Yusharto, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Yusharto, pemerintah tidak perlu menangani seluruh faktor ekonomi secara bersamaan. Dari sembilan aspek yang meliputi realisasi APBD, investasi, infrastruktur, harga barang pokok, ekspor-impor, kesempatan kerja, pertanian dan perikanan, industri manufaktur, serta perizinan berusaha, pemerintah daerah perlu memilih tiga faktor yang paling dominan memengaruhi pertumbuhan.

"Dari sembilan pilihan ini, kita pilih tiga yang paling menentukan. Tiga hal inilah yang kemudian kita diagnosis dan kita cari solusinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia menekankan pendekatan tersebut penting agar sumber daya dan intervensi pemerintah tidak tersebar, tetapi diarahkan pada sektor yang memiliki dampak paling besar terhadap perekonomian daerah.

"Jangan sampai semua hal ingin kita lakukan, tetapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengendalian inflasi daerah menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Ia meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini inflasi agar tekanan harga, terutama akibat gangguan produksi dan distribusi pangan, dapat diantisipasi lebih cepat.

"Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi," kata Bhima.

Menurut dia, kekeringan akibat El Nino dapat mengganggu produksi pangan, sementara kebakaran hutan dan lahan berpotensi menghambat distribusi, terutama di luar Pulau Jawa.

"Saya kira perlu adanya koordinasi dengan early warning system untuk inflasi di level daerah. TPID bisa dimaksimalkan lagi kerjanya," ujarnya.

Bhima mengingatkan kenaikan harga pangan dan energi dapat menekan konsumsi rumah tangga karena masyarakat akan mengurangi belanja kebutuhan sekunder dan tersier.