Komisi VI DPR: Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Stok Gudang, Produksi Petani Harus Terserap.

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan, ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersimpan di gudang, namun pemerintah perlu memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap.

"Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi bagaimana hasil produksi petani dan nelayan juga bisa terserap dengan baik," kata Saleh di Jakarta, Senin.

Menurut dia, peningkatan produksi tidak justru berujung pada penurunan harga di tingkat produsen, kerugian, hingga terbuangnya hasil pangan.

Rahmat mengatakan bahwa penyerapan hasil produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan masyarakat.

Ketika hasil panen atau produksi tidak memiliki kepastian pasar, maka kata Rahmat petani dan nelayan dapat menghadapi tekanan harga saat pasokan melimpah.

"Jangan sampai produksi meningkat, tetapi tidak ada kepastian pasar bagi produsen," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan nelayan. Harga yang jatuh ketika hasil produksi tidak terserap dapat membuat biaya produksi sulit tertutup.

”Untuk komoditas tertentu yang mudah rusak, lemahnya penyerapan juga meningkatkan risiko hasil produksi terbuang,” sebutnya.

Dalam jangka panjang, persoalan itu dapat mempengaruhi keberlanjutan produksi pangan. Petani dan nelayan yang tidak memperoleh kepastian dari hasil produksinya akan menghadapi semakin besar risiko untuk mempertahankan maupun meningkatkan usaha.

"Karena itu, Bulog perlu menjalankan fungsi penyerapan secara optimal, bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan pangan lainnya,” katanya.

Rahmat juga turut menyoroti pentingnya stabilisasi harga dan pasokan secara tepat sasaran, terutama ketika terjadi kelangkaan, kenaikan harga yang tinggi, bencana alam, atau gangguan distribusi.

Di sisi lain, sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan Bulog, BUMN pangan, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui sistem data pangan yang terintegrasi.

"Data yang terintegrasi penting supaya pengadaan dan penyaluran bisa lebih efektif. Kita harus bisa melihat kebutuhan pasar sekaligus memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap," ucapnya.

Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi gudang dengan stok.