Panik dan Menangis , Perempuan Ini Berhasil Lolos dari Sekapan Perusahaan Penyalur ART setelah Lapor Hotline Wali Kota Surabaya

SURABAYA - Seorang perempuan pencari kerja, Ika Pujiarsih (25), akhirnya dapat meninggalkan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) di wilayah Gayung Kebonsari, Surabaya, setelah meminta pertolongan melalui Hotline Cak Eri.

Ika sebelumnya datang ke perusahaan tersebut setelah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) melalui media sosial. Namun, ia mengaku justru mengalami kepanikan setelah berada di lokasi karena tidak diperbolehkan pulang dan KTP aslinya ditahan.

Dalam kondisi tersebut, Ika kemudian menghubungi Hotline Cak Eri untuk meminta pertolongan. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan memerintahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) mendatangi perusahaan.

"Saya menerima laporan melalui hotline. Ada warga Surabaya yang mencari pekerjaan dan mendaftar menjadi ART, dijanjikan gaji besar. Tetapi ternyata setelah masuk ke perusahaan tersebut, tidak bisa keluar, sudah dua hari. Kalau mau keluar harus membayar," ujar Eri, Senin (14/9).

Eri mengatakan, Ika bahkan menghubunginya melalui WhatsApp sambil menangis dan meminta pertolongan. Mendapat laporan tersebut, ia langsung menghubungi Kepala Disperinaker Surabaya Agus Hebi Djuniantoro agar persoalan itu segera ditindaklanjuti.

"Dia mengirim saya WhatsApp sambil menangis-nangis meminta pertolongan. Saya menelepon Kepala Dinas Tenaga Kerja, saya perintahkan untuk mengeluarkan," jelasnya.

Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti Disperinaker Surabaya dengan mendatangi perusahaan pada Jumat (11/9). Petugas melakukan pengecekan terhadap laporan mengenai pekerja yang disebut tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi.

"Ada laporan dari hotline terkait dengan penahanan pekerja di perusahaan penempatan tenaga kerja P3RT di wilayah Gayung Kebonsari. Informasinya tidak boleh pulang dan sebagainya. Laporan ini kita tindaklanjuti ke lokasi perusahaan dan kita cek apakah benar demikian," ujar Hebi.

Dari pengecekan tersebut, pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai biaya yang muncul selama pekerja berada di tempat penampungan. Biaya tersebut disebut antara lain berkaitan dengan transportasi dan kebutuhan selama pekerja menginap.

"Dari kronologis yang bersangkutan dengan cerita dari owner perusahaan, bahwa ditemukan memang di situ pekerja harus menginap sehingga memerlukan biaya. Biaya-biaya ini juga transport dan sebagainya. Nah, biaya ini harusnya ditanggung oleh pekerja. Karena mungkin perusahaan talangin dulu, maka harus dikembalikan," kata Hebi.

Meski demikian, Hebi menegaskan alasan biaya tidak dapat digunakan untuk menahan seseorang agar tidak bisa meninggalkan perusahaan. Begitu pula dengan dokumen pribadi seperti KTP dan ijazah yang tidak boleh ditahan.

"Karena ada penahanan untuk tidak boleh pulang, itu tidak diperbolehkan, di undang-undang apapun penahanan baik penahanan diri maupun penahanan identitas diri itu nggak boleh," tegasnya.

Hebi juga mengingatkan bahwa apabila seseorang benar-benar dicegah untuk meninggalkan lokasi secara bebas, persoalannya dapat berkembang menjadi masalah hukum yang lebih serius.

"Kan nggak boleh (menahan orang). Kalau terjadi penyekapan itu nanti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Nah, TPPO ini yang tidak diperbolehkan," ujarnya.