17 September Jadi Target Pemkab Banyumas Operasikan Trans Banyumas

PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan layanan bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas kembali beroperasi pada 17 September 2026 setelah dihentikan sementara sejak 30 Agustus karena dukungan anggaran operasional dari pemerintah pusat berakhir.

Sekretaris Daerah Banyumas sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Agus Nur Hadie, di Purwokerto, Banyumas, Senin (14/9), mengatakan Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan untuk melanjutkan operasional layanan tersebut.

"Kami menargetkan 17 September. Mudah-mudahan bisa terealisasi, tetapi masih menunggu hasil evaluasi gubernur," katanya.

Menurut dia, APBD Perubahan Kabupaten Banyumas telah disetujui oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas dan kini masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi diterima, kata dia, Pemkab Banyumas akan menetapkan APBD Perubahan dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai syarat pelaksanaan anggaran.

"Setelah DPA turun, kami langsung memproses pengadaan barang dan jasa. Kalau prosesnya lancar, sekitar tiga hari kemudian layanan bisa berjalan," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan Pemkab Banyumas mempercepat proses tersebut karena penghentian layanan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggunakan Trans Banyumas sebagai moda transportasi umum.

Terkait tarif, ia memastikan belum ada rencana kenaikan tarif Trans Banyumas.

"Sementara belum ada kenaikan tarif," katanya menegaskan.

Di sisi lain, kata dia, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono pada Senin (14/9), melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengupayakan tambahan dukungan anggaran bagi operasional Trans Banyumas.

Ia mengharapkan pemerintah pusat kembali memberikan dukungan melalui program BTS sehingga beban pembiayaan yang harus ditanggung daerah dapat dikurangi.

"Kalau ada tambahan dana dari Kementerian (Kementerian Perhubungan) untuk program BTS, beban APBD bisa lebih ringan sehingga anggarannya dapat digunakan untuk kegiatan lain," katanya.

Agus mengatakan dukungan pemerintah pusat tersebut juga penting untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas tanpa menambah beban anggaran daerah secara berlebihan.

Layanan Trans Banyumas dihentikan sementara mulai 30 Agustus 2026 setelah dukungan anggaran operasional dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia.