ERP Kembali Dibahas di Jakarta, DPRD DKI Soroti Pengendalian Kendaraan Pribadi
📅 Minggu, 13 Sep 2026, 17:55 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Djoko menilai aspek pull di Jakarta sudah relatif kuat karena layanan angkutan umum telah menjangkau sebagian besar wilayah kota. “Persoalannya ada pada strategi push,” ucap dia.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah tingginya jumlah sepeda motor di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Menurut Djoko, kebijakan pemerintah pusat juga masih berpotensi mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, termasuk melalui pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan bersama,” tegas Djoko. Ia menilai kebijakan transportasi dan pengendalian kendaraan tidak dapat dilakukan secara terpisah antara pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan wilayah penyangga.
Penanganan Kemacetan Harus Regional
Djoko menegaskan persoalan kemacetan Jakarta perlu ditangani dalam skala regional karena jutaan orang melakukan perjalanan dari wilayah penyangga menuju Ibu Kota setiap hari. Karena itu, kawasan usaha dan pusat aktivitas di sekitar Jakarta juga perlu memiliki koneksi transportasi publik yang memadai menuju stasiun, halte Transjabodetabek, serta simpul transportasi lainnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Menurut Djoko, pembangunan jalur khusus bus juga tidak seharusnya berhenti di batas administrasi Jakarta. Wilayah penyangga perlu menyediakan infrastruktur transportasi yang terhubung agar perjalanan komuter dapat dialihkan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Daerah penyangga harus ikut membangun konektivitas,” tandas Djoko. Menurutnya, keterhubungan antardaerah menjadi faktor penting agar kebijakan pengendalian kendaraan dapat memberikan dampak nyata terhadap kemacetan.
Dengan demikian, ERP seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kebijakan untuk menarik tarif dari pengguna kendaraan pribadi. Penerapannya perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transportasi yang lebih luas, mulai dari penguatan angkutan umum hingga pengendalian pertumbuhan kendaraan.
Penguatan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, serta pembangunan konektivitas Jabodetabek perlu dilakukan secara beriringan. Tanpa kesiapan tersebut, ERP berisiko hanya menjadi tambahan beban biaya bagi masyarakat tanpa menyentuh akar persoalan kemacetan di Jakarta.
Like, Share, Comment:
Penyanyi Emka 9 Kanaya Whu Meninggal Dunia di RSHS, Dedi Mulyadi Ungkap Sempat Berjuang Melawan Kanker
13 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!