Inflasi Daerah Mengintai, Peringatan Dini Jadi Kunci

“Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang,” kata Bhima.

Menurut dia, kondisi konsumsi perlu dicermati untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Sementara itu, Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Agustus 2026 meningkat menjadi 118,5 dari 116,8 pada Juli, atau tetap berada pada zona optimistis.

BI juga memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2026 tumbuh 0,5 persen secara tahunan. Pada Juli, IPR tumbuh 1,1 persen secara tahunan setelah terkontraksi 3,0 persen pada Juni.

Selain pangan, Bhima menyoroti tekanan inflasi dari sektor energi setelah harga minyak mentah dunia kembali berada di atas 100 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah Brent pada Jumat berada di sekitar 105 dolar AS per barel atau sekitar atau sekitar Rp1,85 juta per barel. Meski turun 1,5 persen pada perdagangan saat itu, Brent masih menuju kenaikan mingguan lebih dari 10 persen di tengah kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Bhima menilai tekanan energi tersebut perlu dijawab tidak hanya melalui langkah jangka pendek, tetapi juga dengan mempercepat transisi energi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

“Harus mempercepat transisi energi, sehingga masyarakat punya pilihan beralih apakah ke transportasi publik yang lebih murah, atau masyarakat juga bisa mengembangkan energi panel surya, sehingga tidak bergantung pada naik-turunnya harga minyak mentah,” ucapnya.

Dengan demikian, Bhima menilai penguatan peringatan dini inflasi dan respons anggaran di tingkat daerah, disertai mitigasi risiko bencana serta percepatan transisi energi, diperlukan untuk membatasi tekanan terhadap daya beli dan menjaga keberlanjutan konsumsi masyarakat.

Pemerintah sendiri telah memperkuat langkah antisipasi menghadapi El Nino dan dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 8 September 2026 menyebut langkah tersebut antara lain dilakukan melalui keberlanjutan program bantuan pangan serta pemantauan dampak bencana terhadap aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

Terkait pengendalian inflasi daerah, pemerintah bersama BI juga menjalankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut strategi tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI melalui TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.