Inflasi Daerah Mengintai, Peringatan Dini Jadi Kunci

JAKARTA – Inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat.

Perubahan harga pangan, gangguan pasokan, hingga faktor cuaca dan distribusi dapat menjadi sinyal awal yang perlu segera direspons pemerintah daerah.

Karena itu, penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penguatan sistem peringatan dini inflasi daerah penting agar pemerintah dapat merespons tekanan harga lebih cepat sehingga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Ia mengatakan mitigasi perlu disesuaikan dengan karakter risiko setiap wilayah, terutama daerah yang menghadapi kekeringan dan bencana yang berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi pangan.

“Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi,” kata Bhima di Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut dia, kekeringan akibat El Nino berpotensi mengganggu basis produksi pangan, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat mempengaruhi distribusi, terutama di luar Pulau Jawa.

Karena dampaknya dapat berbeda antardaerah, Bhima menilai respons pemerintah perlu ditopang mekanisme yang mampu mendeteksi lebih dini perubahan kondisi di tingkat lokal.

“Saya kira perlu adanya koordinasi dengan early warning system untuk inflasi di level daerah. TPID bisa dimaksimalkan lagi kerjanya,” ujarnya.

Bhima menilai penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu disertai kemampuan mengarahkan intervensi secara cepat ke wilayah yang menghadapi gangguan produksi maupun distribusi.

Risiko tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah perkembangan karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat secara nasional terdapat 395 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 9 September 2026 pukul 21.04 WIB, turun dua titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Kalimantan Selatan tercatat nihil titik panas kategori tersebut, sementara perhatian operasi terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan dampak inflasi tidak berhenti pada kenaikan harga karena meningkatnya pengeluaran untuk pangan dan energi dapat mengubah pola konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, kelompok masyarakat menengah dan miskin menjadi lebih rentan karena peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan primer dapat berpotensi membuat rumah tangga mengurangi belanja barang yang tidak esensial.

“Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang,” kata Bhima.