Atasi Kelangkaan BBM dan Elpiji 3 Kg, Pemkab Barito Utara Bentuk Satgas Khusus

MUARA TAWEH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG 3 Kilogram guna mengatasi kelangkaan bahan bakar yang meresahkan masyarakat di wilayah Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9). 

"Saya instruksikan agar segera dibentuk satgas BBM dan elpiji untuk mengatasi kelangkaan BBM di daerah ini," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin, di Muara Teweh, Kamis.

Instruksi tersebut disampaikan Bupat Shalahuddin saat memimpin rapat koordinasi terkait persoalan kelangkaan BBM di daerah setempat, dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Direktur Perusda Batara Membangun, pimpinan SPBU serta pihak terkait lainnya.

Bupati menegaskan persoalan kelangkaan BBM harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak ingin kondisi tersebut berlangsung berlarut-larut, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Shalahuddin menegaskan.

Menurut Bupati, pembentukan Satgas BBM dan LPG diperlukan untuk memperkuat pengawasan mulai dari ketersediaan hingga proses distribusi kepada masyarakat.

Satgas nantinya diharapkan mampu melakukan pemantauan secara lebih intensif terhadap rantai distribusi BBM dan LPG, sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat persoalan yang menyebabkan pasokan tidak sampai kepada masyarakat secara optimal.

Pengawasan, kata dia lagi, tidak cukup hanya dilakukan pada saat terjadi kelangkaan. Pemerintah perlu memastikan mekanisme distribusi berjalan secara tertib sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

“Apabila ditemukan adanya penyelewengan, lakukan penegakan hukum dan berikan sanksi tegas kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.

Bupati meminta perangkat daerah dan instansi terkait meningkatkan koordinasi. Setiap informasi mengenai ketersediaan, distribusi maupun kendala di lapangan harus dapat segera ditindaklanjuti.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena persoalan BBM dan LPG tidak hanya berkaitan dengan satu instansi, tetapi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, badan usaha hingga unsur terkait lainnya.

Melalui pembentukan satgas, pemerintah berharap pengawasan menjadi lebih terpadu dan respons terhadap persoalan di lapangan dapat dilakukan secara cepat. Satgas juga diharapkan memastikan BBM dan LPG tersedia serta didistribusikan secara aman, tertib dan tepat sasaran.

“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan kelangkaan ini terus berlarut-larut,” demikian Shalahuddin.