Wagub Rano Karno Kaji Ulang Depo Armada Dinas LH dan Mako Satpol PP

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan fasilitas serta personel dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya pembangunan Markas Komando Satpol PP sebagai pusat kendali operasional. Keberadaan Mako dinilai krusial untuk mempercepat respons terhadap aduan masyarakat di tengah dinamika kota yang semakin kompleks.

"Mako ini diperlukan. Lahannya sudah ada dan akan menjadi prioritas. Kita ingin semua pemantauan terpusat, termasuk Command Center. Apalagi Jakarta sedang menuju kota global," ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan Mako sebelumnya sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Namun, kebutuhan akan pusat komando terintegrasi kini kembali menjadi prioritas seiring transformasi Jakarta menuju kota global.

Menurutnya, sistem pemantauan yang terpusat akan memudahkan koordinasi personel di lapangan. Hal ini mencakup pengelolaan armada, pengawasan berbasis CCTV, hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat.

"Sebetulnya sudah dianggarkan, lahannya juga sudah ada. Tapi terpaksa ditunda karena efisiensi. Sekarang kita kaji lagi. Kalau ingin menjadi kota global, Satpol PP harus punya pusat komando sendiri karena personel, armada, dan pemantauan CCTV cukup besar," katanya.

Selain Satpol PP, ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas pada dinas lain yang memiliki armada besar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai memerlukan depo khusus untuk mendukung operasionalnya.

Keterbatasan ruang penyimpanan armada disebut menjadi kendala yang harus segera diatasi. Tanpa fasilitas memadai, efektivitas pelayanan publik berpotensi terganggu.

"Dinas yang punya armada besar seperti LH juga perlu depo. Kita tidak punya tempat yang cukup untuk menampung truk dan peralatan. Satpol PP juga sama, armadanya banyak," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam meningkatkan respons terhadap situasi darurat. Sinergi lintas sektor dinilai mampu mempercepat mobilisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Salah satu contoh yang disoroti adalah integrasi antara BPBD dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Model kolaborasi ini dianggap efektif dalam memastikan kesiapan armada di lapangan.

"Kita bisa kolaborasi, misalnya BPBD dengan Damkar. Jadi armada selalu siap dan bisa bergerak cepat saat dibutuhkan," pungkasnya.