Batal Jalan Tahun Ini? Menkeu Purbaya Buka-Bukaan Soal Program Rekening Massal Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran untuk rencana pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat belum final sebesar Rp 11 triliun, Kamis (10/9).

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Nilai proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp11 triliun sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga memperkirakan akan ada sekitar 200 juta penduduk yang menjadi target dari program pembukaan rekening tersebut. Dengan jumlah itu, Menko menghitung kebutuhan anggaran berkisar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun.

Sementara Menkeu Purbaya menilai jumlah target penerima program seharusnya tidak mencapai angka proyeksi tersebut, mengingat program utamanya menyasar masyarakat berusia 17 tahun yang baru mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Adapun bagi masyarakat yang telah memiliki rekening, menurut Purbaya, belum menjadi pembahasan pemerintah.

“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul seperti apa. 200 juta (masyarakat), berarti (sekitar) 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat,” jelasnya.

Bendahara negara mengaku belum bisa memberikan perkiraan kapan program tersebut diimplementasikan. Meski cadangan fiskal cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, Purbaya berpendapat kecil kemungkinan program akan diterapkan tahun ini mengingat anggaran tahun berjalan telah ditetapkan.

“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” tuturnya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Purbaya, rekening BSI diperuntukkan khusus bagi masyarakat Aceh. Sedangkan masyarakat di wilayah lainnya menggunakan rekening BRI.

Perencanaan kebijakan itu menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.