Nasib Pekerja Jadi Sorotan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikebut hingga Oktober

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat aturan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

Regulasi ini diharapkan dapat menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja, sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan dapat terwujud pada akhir Oktober 2026.

"Saat ini kami beserta DPR RI, kita sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober ini semoga bisa terwujud," ujar Yassierli di Jakarta, Minggu (6/9).

Dirinya berharap (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi legasi baru bagi perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia.

"Dan ini InsyaAllah akan menjadi legasi baru terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia," katanya.

Menurut Yassierli, sebanyak 155 juta angkatan kerja Indonesia, 60 persennya mereka berada pada sektor informal dan hal ini menjadi perhatian.

"Ini menjadi perhatian (concern) buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial. Karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap hal tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih berkeadilan untuk semua pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, ia mengatakan regulasi ini juga ditujukan agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan dan Indonesia secara keseluruhan.

Yassierli menambahkan pemerintah sangat terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, mulai dari dunia usaha dan industri, hingga perwakilan atau serikat buruh/pekerja.

Menurutnya, berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam audiensi tersebut KBPBI menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait penguatan regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan dapat memberikan pelindungan bagi pekerja serta mendukung kepentingan dunia usaha.