Mau Mulai Bisnis Ekspor? Ini Legalitas yang Wajib Dikantongi Lebih Dulu

Minat pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor terus bertambah, didorong permintaan komoditas dari kawasan Asia dan kemudahan menjangkau pembeli lintas negara secara daring.

Namun sebagian besar pemula berhenti di titik yang sama: bukan karena tidak menemukan pembeli, melainkan karena dokumen usahanya belum siap saat pembeli benar-benar datang.

Urutannya memang sering terbalik. Banyak yang mencari pembeli terlebih dahulu, lalu panik ketika diminta melampirkan legalitas perusahaan, sertifikat produk, dan dokumen asal barang dalam tenggat yang pendek.

Lapis pertama: legalitas dasar perusahaan

Titik awalnya adalah badan usaha yang sah. Sebagian besar pembeli luar negeri, terutama pembeli korporasi, mensyaratkan mitra berbadan hukum, bukan perorangan.

Setelah badan usaha terbentuk, legalitas dasar yang dibutuhkan mencakup Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, izin usaha sesuai klasifikasi bidang usaha yang dijalankan, serta dokumen perpajakan perusahaan. Untuk kegiatan ekspor, klasifikasi bidang usaha yang dicantumkan harus benar-benar sesuai dengan komoditas yang akan dikirim. Kesalahan pada tahap ini baru terasa belakangan, ketika dokumen kepabeanan tidak bisa diproses karena bidang usaha tidak mencakup kegiatan yang dilakukan.

Lapis kedua: izin yang melekat pada lokasi dan kegiatan

Lapis ini yang paling sering diabaikan pemula, terutama oleh pelaku usaha yang berencana membangun fasilitas pengolahan atau gudang sendiri. Sebelum bangunan berdiri, kegiatan usaha harus dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang di lokasi tersebut.

Persetujuan yang mengatur hal itu dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan di darat, dan padanannya untuk kegiatan di wilayah laut. Bersamaan dengan itu, kegiatan usaha dengan dampak tertentu juga membutuhkan dokumen lingkungan sesuai skalanya.

Konsultan yang menangani bidang ini umumnya menyediakan rangkaian layanan yang saling berkaitan. Malcon Engineering, yang beroperasi sejak 2005 dengan kantor pusat di Bandar Lampung, misalnya, menyediakan jasa pkkpr dan PKKPRL bersama layanan lain seperti penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH, analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN, studi kelayakan usaha, pengurusan perizinan berusaha termasuk NIB melalui sistem berbasis risiko, penyusunan master plan dan rencana tapak, pengurusan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi, hingga persetujuan teknis untuk air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya. Cakupan wilayah kerjanya meliputi Lampung dan sejumlah kota lain seperti Jakarta, Palembang, Batam, Cilegon, dan Pekanbaru.

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki fasilitas sendiri dan berencana membeli dari produsen, lapis ini bisa ditunda. Namun bagi yang berencana mengolah sendiri, mengabaikannya berarti menanggung risiko fasilitas berdiri di lokasi yang peruntukannya tidak sesuai.

Lapis ketiga: komoditas dan pembeli

Setelah legalitas jelas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang diekspor dan kepada siapa. Pemula sering memilih komoditas berdasarkan apa yang mudah didapat, bukan berdasarkan siapa yang membutuhkannya secara berkelanjutan.

Komoditas olahan berbasis singkong termasuk contoh yang permintaannya stabil di kawasan Asia, karena menjadi bahan baku industri, bukan produk musiman. Pembelinya adalah pabrik, bukan konsumen akhir, sehingga pesanannya berulang dan volumenya besar.