Era Digital Makin Rawan Penipuan, RI Desak G20 Perkuat Perlindungan Konsumen

JAKARTA – Di tengah pesatnya digitalisasi sektor keuangan, akses terhadap produk dan layanan finansial semakin mudah, tetapi risiko yang dihadapi konsumen juga semakin kompleks.

Produk digital, penipuan, hingga informasi keuangan yang menyesatkan dapat membuat masyarakat mengambil keputusan tanpa memahami manfaat, biaya, dan risikonya.

Karena itu, penguatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna layanan digital, tetapi mampu mengambil keputusan finansial secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Indonesia mendorong penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di era digital dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/ FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung, yang mewakili Menteri Keuangan dalam memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam kegiatan tersebut menegaskan perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen.

“Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” kata Juda, sebagaimana dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu (2/9).

Juda menjelaskan digitalisasi telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama turut meningkatkan kompleksitas dan skala risiko penipuan.

Dengan demikian, penguatan perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan digitalisasi sektor keuangan berlangsung secara aman dan inklusif.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan yang berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, termasuk dalam menghadapi fraud dan scam yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas.

Ia menambahkan, Indonesia telah membangun koordinasi kelembagaan dalam peningkatan literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center untuk memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.

Selain itu, mengingat kejahatan keuangan semakin banyak melibatkan pelaku dan jaringan lintas negara, ia juga mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan.

“Dalam rangka memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global, Indonesia akan terus mendukung penguatan sinergi antara agenda G20 dan upaya Financial Action Task Force (FATF),” ujar Wamenkeu RI.