Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

BNPB Tegaskan Penanganan Karhutla Butuh Strategi Terpadu

📅 Senin, 03 Agu 2026, 03:17 WIB | Oleh: Tim Penulis
BNPB Tegaskan Penanganan Karhutla Butuh Strategi Terpadu Doc: Antara
Ket. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan (kiri) memaparkan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago saat meninjau penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026).

BANJARBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan strategi terpadu, termasuk dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) apabila tersedia potensi awan yang memungkinkan untuk membantu menurunkan hujan dalam jumlah besar guna mendukung proses pemadaman.

“BNPB menerapkan pola penempatan helikopter secara dinamis dengan melakukan reposisi armada ke provinsi prioritas berdasarkan perkembangan indeks ancaman karhutla di berbagai wilayah,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan saat meninjau penanggulangan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8).

Menurutnya,penggunaan helikopter pengebom air lebih efektif ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih pada tahap awal atau saat api mulai muncul agar dapat segera ditekan sebelum meluas.

“Helikopter water bombing (pengebom air)bukan dirancang untuk memadamkan kebakaran dengan luasan sangat besar, melainkan digunakan saat api masih terbatas sehingga penyiraman dari udara dapat lebih optimal,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta jajaran instansi terkait melalukan penanganan cepat untuk mencegah bencana karhutla semakin meluas.

Salah satu upaya yang disarankan Djamari yakni memadamkan titik api yang masih kecil sebelum api tersebut meluas.

Diketahui, saat ini beberapa provinsi di Tanah Air telah menghadapi karhutla seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 zona musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Sementara, pada bulan Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan ­September. Ant/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
  • Kemenperin Pacu Industri Halal Tembus Pasar Global Lewat Halal Indo 2026
    Langkah mendorong penyerapan 60 persen vendor lokal di ...
  • Bukan Sekadar Ekspor, Industri Pangan Indonesia Kejar Posisi di Rantai Nilai Global
    Ulasan yang sangat komprehensif mengenai posisi manufaktur Indonesia ...
  • Industri Besar di Kaltim Didorong Wajib Serap 60 Persen Vendor dan UMKM Lokal.
    Langkah Komisi VII DPR RI dalam mendorong regulasi ...
Advertisement
Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

22 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.