Eset Integrasikan Teknologi AI untuk Tingkatkan Keamanan dan Kepatuhan Perusahaan

JAKARTA - Seiring meningkatnya aktivitas digital, adopsi layanan cloud, penggunaan perangkat yang semakin beragam, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam lingkungan kerja hal ini berdampak pada meningkatnya ancaman siber. Perubahan lanskap ini tersebut membuat permukaan serangan yang harus diawasi perusahaan semakin luas.

Ketika ancaman semakin menantang untuk ditangani, di sisi lain, organisasi juga menghadapi tuntutan untuk memastikan data dan infrastruktur digital dikelola sesuai dengan ketentuan keamanan serta perlindungan data yang berlaku. Kondisi ini mendorong perusahaan tidak hanya membutuhkan perangkat lunak untuk mendeteksi malware, tetapi juga sistem keamanan yang mampu memberikan visibilitas menyeluruh terhadap perangkat, aktivitas pengguna, potensi kerentanan, hingga status kepatuhan.

Riset AwanPintar.id mencatat setidaknya terdapat 16 serangan siber setiap detik sepanjang semester I tahun 2026. Tingginya frekuensi serangan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan organisasi dalam melakukan pemantauan secara berkelanjutan, mendeteksi indikasi serangan sejak dini, serta merespons insiden secara cepat.

Ancaman yang dihadapi perusahaan juga semakin beragam, mulai dari malware, ransomware, phishing, pencurian kredensial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, hingga risiko kebocoran informasi akibat penggunaan aplikasi berbasis AI.

Sedangkan dalam konteks regulasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi salah satu aturan yang perlu diperhatikan organisasi dalam mengelola informasi pribadi. Selain itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) juga menjadi bagian dari perkembangan kerangka kebijakan keamanan siber di Indonesia.

Kebutuhan tersebut mendorong Eset memperkuat platform keamanan Eset Protect dengan sejumlah fitur yang memanfaatkan teknologi AI. Platform ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola keamanan berbagai perangkat sekaligus kebutuhan patuh (compliance) melalui satu konsol terpusat.

Menurut CTO Prosperita Group, Yudhi Kukuh, Eset Protect memungkinkan tim keamanan memperoleh gambaran mengenai kondisi keamanantitik akhir (endpoint)secara lebih menyeluruh. Pemantauan, deteksi, serta respons terhadap ancaman dapat dilakukan melalui satu platform, baik untuk perangkat yang berada di dalam jaringan kantor maupun perangkat yang digunakan di luar lingkungan perusahaan.

Platform tersebut juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan. Organisasi dapat memilih deployment berbasis cloud maupun infrastruktur on-premises sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi masing-masing.

Selain aspek perlindungan, kemampuan pelaporan menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan keamanan perusahaan. Eset Protect menyediakan lebih dari 170 template laporan bawaan dan memungkinkan pengguna membuat laporan khusus berdasarkan lebih dari 1.000 titik data.

Kemampuan tersebut dapat membantu tim IT dan keamanan informasi memperoleh dokumentasi mengenai kondisi keamanan organisasi. Data yang tersedia juga dapat digunakan sebagai bahan untuk proses audit, evaluasi kebijakan, maupun kebutuhan compliance.

Yudhi menuturkan kepatuhan terhadap regulasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan visibilitas terhadap keamanan infrastruktur digital perusahaan. Menurutnya kepatuhan terhadap regulasi seperti bukan lagi sekadar pilihan

“Compliance terhadap regulasi seperti UU PDP dan rancangan UU KKS bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang menuntut visibilitas penuh secara real-time di seluruh endpoint jaringan perusahaan,” ucapnya.

Menurut dia, integrasi perlindungan berbasis AI dan dasbor terpadu dapat membantu organisasi mengidentifikasi kerentanan serta mengambil tindakan sebelum celah keamanan dimanfaatkan oleh pelaku serangan.

“Platform Eset Protect memadukan teknologi perlindungan berlapis yang ditenagai AI dengan dasbor terpadu untuk menambal setiap celah kerentanan sebelum sempat dieksploitasi, meminimalkan risiko sanksi regulasi, sekaligus memperkuat benteng pertahanan perusahaan dari berbagai bentuk ancaman yang semakin canggih,” paparnya.