JIF Summit 2026 Dorong Proyek Tanggul Laut NCICD Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

"Tujuan kami bukan hanya melindungi pantai utara Jakarta dan Jawa, tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan," ujar Sawarendro.

Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Djuang F. Sodikin, menilai pengembangan kawasan pesisir tidak bisa dilakukan melalui proyek-proyek yang berdiri sendiri. Pasalnya, sistem pesisir melewati batas administratif dan sektoral sehingga membutuhkan pendekatan programatik yang mampu menghubungkan berbagai proyek, tahapan pembangunan, dan pemangku kepentingan.

"Sistem pesisir tidak mengikuti batas administrasi. Karena itu, kita memerlukan pendekatan programatik untuk menyatukan sasaran, mengelola ketergantungan antarpaket, dan menghasilkan manfaat regional," kata Djuang.

Dari sisi pendanaan, Kepala Divisi Advisory & Syndication PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Adi Pranasatya, menjelaskan bahwa PT SMI memiliki tiga peran utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, yakni pembiayaan, konsultasi, dan penyiapan proyek. Dukungan tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun sektor swasta, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Menurut Adi, kesiapan proyek menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pembiayaan dan pembagian risiko.

"Dalam konteks infrastruktur pesisir, kami dapat mendukung pemerintah maupun swasta, termasuk melalui penyiapan proyek KPBU," ujar Adi.

Presiden Direktur PT Haskoning Indonesia, Mark van Zanten, mengatakan perencanaan transformasi pesisir sebaiknya dimulai dengan memahami risiko yang dihadapi kawasan. Setelah risiko teridentifikasi, peluang pembangunan dapat dirancang dalam sebuah portofolio yang mempertimbangkan aspek perlindungan, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

"Ketika kita berbicara tentang pengembangan pesisir, ini lebih dari sekadar memberikan perlindungan. Kita harus memahami risikonya terlebih dahulu, kemudian melihat peluang dan membangun portofolio yang adaptif," ujar Mark.

Direktur Infrastructure Advisory PT KPMG Siddharta Advisory, Erlangga Atmadjaja, melihat NCICD berpotensi menjadi platform ketahanan publik sekaligus membuka ruang investasi jika dikembangkan dengan struktur yang tepat. Peluang tersebut dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari perlindungan pesisir, pengembangan lahan, transportasi, utilitas, pelabuhan, hingga aset perkotaan.

"NCICD pada dasarnya adalah platform ketahanan publik, di mana tulang punggung perlindungan banjir menciptakan nilai. Peluang tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi portofolio investasi dengan pembagian risiko dan peran yang jelas antara sektor publik dan swasta," kata Erlangga.

Menurut Erlangga, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik NCICD di mata investor. Beberapa di antaranya mencakup kepastian sumber pendapatan, dukungan pemerintah untuk mengurangi risiko, kesiapan lahan dan perizinan, serta kejelasan kelembagaan dan pembagian tanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (UP JIC) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan mendorong penyusunan kerangka peluang investasi NCICD. Kerangka tersebut akan menghubungkan visi kawasan, tahapan pembangunan, paket proyek, kebutuhan pendanaan, hingga profil risiko yang melekat pada setiap peluang investasi.

Portofolio investasi NCICD nantinya akan mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur perlindungan, pengelolaan air dan drainase, konektivitas dan logistik, pengembangan kawasan, serta sektor energi dan lingkungan. Setiap paket proyek akan dikaji berdasarkan tingkat kesiapan, kebutuhan pendanaan, dan peluang keterlibatan pihak swasta.