Fahira Idris Apresiasi Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Beralih ke TransJakarta.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.

Menurut Fahira Idris, keputusan tersebut berpotensi menjadi terobosan besar dalam mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta. Namun, peralihan ini harus benar-benar mentransformasi layanan, bukan hanya memindahkan pengelola dan armada.

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta. Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, dalam beberapa kali agendanya berkeliling Kepulauan Seribu selama sepanjang 2026 ini, salah satu aspirasi terkuat yang disampaikan warga adalah hadirnya “JakLingko Laut”. Kapal bagi warga pulau bukan sekadar moda wisata, melainkan sarana utama untuk sekolah, berobat, bekerja, berdagang, mengurus administrasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.

Agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga, Fahira Idris menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung.

Pertama, menjadikan TransJakarta sebagai integrator “JakLingko Laut”, bukan sekadar operator kapal. Layanan harus mencakup rute dari Jakarta daratan, kapal pengumpan antarpulau, jadwal tetap, sistem tiket terpadu, serta konektivitas langsung dengan bus TransJakarta, Mikrotrans, KRL, MRT, dan LRT setelah penumpang tiba di daratan.

“Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami. Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda,” katanya.

Kedua, menyediakan kuota khusus bagi warga Kepulauan Seribu. Pemegang KTP Kepulauan Seribu, pelajar, pasien beserta pendamping, pekerja, dan pelaku usaha lokal harus memperoleh prioritas, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Pemesanan tiket juga perlu tersedia secara daring dan luring agar lansia serta warga yang memiliki keterbatasan akses digital tetap terlayani.

Ketiga, menetapkan tarif yang terjangkau, adil, dan transparan. Pemprov DKI dapat menerapkan tarif khusus atau subsidi bagi warga Kepulauan Seribu serta kelompok prioritas, sementara wisatawan menggunakan skema tarif yang berbeda. Besaran subsidi, biaya operasional, dan tarif setiap rute harus diumumkan secara terbuka agar kebijakan tetap berkelanjutan dan tidak membebani warga.

Keempat, menetapkan standar keselamatan dan keandalan layanan transportasi laut yang ketat. Seluruh kapal harus memenuhi standar kelaiklautan, kapasitas penumpang, manifest, ketersediaan jaket keselamatan, kompetensi awak, perawatan berkala, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Informasi cuaca, perubahan jadwal, pembatalan, pengembalian tiket, serta layanan pengganti juga harus disampaikan secara cepat dan pasti.

Kelima, melibatkan serta melindungi pelaku transportasi laut lokal. Pemilik kapal, awak kapal, koperasi, dan pelaku usaha yang selama ini melayani warga tidak boleh langsung tersingkir. Mereka dapat dijadikan mitra operator atau pengelola kapal pengumpan antarpulau setelah memenuhi standar keselamatan dan pelayanan, disertai pelatihan serta dukungan peningkatan kualitas armada.

“Efisiensi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian warga. TransJakarta justru dapat membangun ekosistem transportasi laut yang lebih tertib dengan menjadikan pelaku lokal sebagai bagian dari sistem,” tegas Fahira Idris.

Keenam, menjalankan peralihan secara bertahap, partisipatif, dan terukur. Sebelum beroperasi penuh pada 2027, Pemprov DKI perlu mengaudit kondisi kapal dan dermaga, memetakan kebutuhan perjalanan setiap pulau, menggelar konsultasi publik, serta melakukan uji coba pada beberapa koridor. Perubahan Perda dan Pergub juga harus dilakukan secara transparan.

Evaluasi layanan harus menggunakan indikator yang benar-benar dirasakan warga, seperti kemudahan memperoleh tiket, ketepatan waktu, waktu tunggu, keterjangkauan tarif, jumlah pembatalan, keselamatan perjalanan, penyelesaian pengaduan, dan keterhubungan seluruh pulau berpenduduk.