25 Desa Wisata Unggulan Dibina Jadi Destinasi Ramah Muslim, Ada dari 5 Provinsi

Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) menggelar pelatihan bagi 25 perwakilan desa wisata unggulan dari berbagai provinsi untuk memperkuat daya saing pariwisata ramah muslim nasional.

Dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/8), Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh menyampaikan desa wisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan pariwisata berkualitas karena menjadi ruang bagi wisatawan untuk berinteraksi secara langsung dengan kekayaan budaya, alam, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal.

"Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat," kata Masruroh.

"Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim" yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 5-7 Agustus, merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 yang dirancang sebagai program akselerasi peningkatan kapasitas bagi pengelola desa wisata dalam mengembangkan produk, layanan, dan tata kelola destinasi.

Acara itu diikuti oleh 25 desa wisata unggulan dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang menjadi wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Sebanyak 25 peserta tersebut terpilih melalui proses kurasi oleh tim kurator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari 63 desa wisata potensial.

Selama tiga hari, peserta mengikuti rangkaian pelatihan intensif, pendampingan, diskusi kelompok, penyusunan rencana tindak lanjut, hingga kunjungan lapangan. Materi dan pendampingan difokuskan kepada penguatan kelembagaan dan tata kelola desa wisata, pengembangan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, dan implementasi prinsip Pariwisata Ramah Muslim (PRM).

Peserta juga mendapatkan pendampingan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan masing-masing desa wisata, menyusun serta menyempurnakan paket wisata berbasis potensi lokal, sekaligus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data.

Pendampingan turut diarahkan untuk memfasilitasi produk dan paket wisata terbaik agar dapat masuk ke platform online travel agent (OTA) atau biro perjalanan daring.

Hal lain yang diberikan yakni berupa pembekalan mengenai pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim dan petunjuk teknis destinasi wisata ramah muslim sebagai standar yang menjadi acuan pengembangan destinasi PRM.

Pedoman dan petunjuk teknis tersebut membahas ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak, khususnya pada unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A).

Masruroh menyatakan  PRM kini dijadikan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dengan tetap mengedepankan budaya, kearifan lokal, serta keunikan setiap desa wisata.

“Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman,” kata dia.

Masruroh turut menekankan bahwa pengembangan wisata ramah muslim menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, terutama melalui penyediaan layanan tambahan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengubah karakter, budaya, maupun identitas destinasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya membangun pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan pengalaman wisatawan.