Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Perubahan Iklim Dinilai Ancam Ketahanan Pembangunan, DPR Minta Jadi Prioritas Kebijakan.

📅 Kamis, 06 Agu 2026, 11:50 WIB | Oleh:
Perubahan Iklim Dinilai Ancam Ketahanan Pembangunan, DPR Minta Jadi Prioritas Kebijakan. Doc: Antara Foto
Ket. Warga berada di dekat rumahnya yang terdampak banjir bandang di Lapau Munggu, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Selasa (4/8/2026). Pascabanjir bandang pada Senin (3/8/2026), Pemprov Sumbar masih menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang yang berlaku hingga 18 September 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan perubahan iklim harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan pembangunan nasional sehingga perlu menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pemerintah.

Alex menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Kamis, menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat meski berada pada musim kemarau.

"Pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim tidak lagi memadai untuk melindungi masyarakat," katanya.

Menurut Alex, perubahan pola cuaca menunjukkan Indonesia memasuki era baru risiko kebencanaan sehingga pemerintah perlu membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih antisipatif.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang masih menggunakan asumsi pola musim konvensional, termasuk dalam perencanaan infrastruktur, tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, kawasan permukiman, pertanian, dan pelayanan publik.

Menurut dia, adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, bukan sekadar kebijakan sektoral.

Terkait banjir di Sumatera Barat, Alex juga meminta pemerintah daerah memastikan bantuan kepada masyarakat terdampak disalurkan secara merata dengan memperhatikan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Ia menegaskan semakin cepat pemerintah mengantisipasi perubahan risiko iklim, semakin kecil dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat.

Sebelumnya, banjir melanda Padang akibat hujan berintensitas sangat tinggi pada Senin (3/8), menimbulkan 15 titik banjir di Kota Padang. Bencana serupa juga mulai terjadi di sejumlah daerah lain di Sumbar, termasuk Kabupaten Agam.

Meski kini banjir di Kota Padang juga berangsur surut, dampak banjir cukup signifikan mengingat besarnya luapan air sampai menyebabkan barang-barang warga sempat hanyut. 

Banjir pun menyebabkan 1.488 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dan 1.377 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gaia musik festival
Daerah
Dinas Perikanan: Kemarau Ga...
Daerah
Demokrat Jatim Panaskan Mes...
Luar Negeri
Islandia Usir 21 Aktivis An...
Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC Whoosh, Target Rampung September 2026

Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC Whoosh, Target Rampung September 2026

06 Aug 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.