Antisipasi El Nino dan Kemarau, DPR Dorong BNPB Koordinasikan Pendataan Ancaman Bencana

JAKARTA - DPR RI menekankan pentingnya sistem yang efektif dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau yang tahun ini terjadi beriringan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendorong Pemerintah untuk menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengorkestrasi pengumpulan data ancaman bencana akibat fenomena El Nino dan kemarau.

Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex Indra Lukman dalam keterangan pers yang disiarkan media resmi DPR RI, Rabu (29/7).

Dorongan ini disampaikan Alex dalam merespons langkah antisipatif Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya untuk merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino pada rapat terbatas, Selasa lalu.

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena ini kemudian memicu penurunan curah hujan, udara yang lebih kering dan kemarau yang lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026 di mana kemarau pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. 

Sementara, pada bulan Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan September.

BMKG telah memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026.

Oleh karena itu, Alex menilai peran BNPB cukup signifikan sebagai lembaga penanganan darurat bencana. “Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” tuturnya.

Alex kemudian mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini jadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementrian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," sebut Alex. 

"Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi” tambah Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR itu.

Alex lantas menyoroti mengenai minimnya perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan memadamkan Karhulta. Padahal lokasi Karhutla sering berada di tengah rimba belantara. Belum lagi berbagai tantangan lain yang harus dihadapi petugas.

"Sepantasnya, kita merencang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” ungkap Alex.