Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Bangka Tengah Soroti WTP dan TPP ASN

KOBA - Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Tata kelola keuangan sudah sesuai regulasi dan akuntabel, kita bahas bersama-sama dengan teman-teman DPRD sudah menyepakati serta menyetujuinya," kata Algafry usai rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Koba, Bangka Tengah, Senin.

Menurut dia, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil WTP ini merupakan kerja bersama kami dengan DPRD. Ini menjadi pemantik bahwa pelaksanaan dan tata kelola keuangan sudah berjalan secara akuntabel dan sesuai regulasinya," ujarnya.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD 2025, Algafry juga menyinggung tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). 

Menurut dia, pemerintah daerah pada prinsipnya menginginkan kenaikan nominal TPP, namun kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Soal TPP tentu keinginan kami adalah menaikkan nominalnya, jangan hanya dilihat dari sisi kami ingin menurunkannya," katanya.

Ia mengatakan kebijakan mengenai TPP harus mempertimbangkan kondisi neraca keuangan daerah sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga.

"Jadi sifatnya tentatif, bisa naik dan bisa turun," ujarnya.

Algafry menambahkan kondisi keuangan daerah pada 2026 akan dievaluasi lebih rinci dalam pembahasan APBD Perubahan sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal ke depan.

"Nanti pembahasan di APBD Perubahan, baru bisa kita lihat kondisinya," kata Algafry.