Polemik 'Londo Ireng', Pengamat Nilai Kritik Harus Tetap Dijamin dalam Demokrasi

Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan istilah "londo ireng" menuai beragam respons. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai ucapan tersebut merupakan kiasan politik yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan nasional. Namun, di sisi lain, penggunaan istilah tersebut dinilai berpotensi memicu tafsir yang luas dan menimbulkan kekhawatiran terhadap iklim demokrasi, terutama bagi kalangan yang selama ini aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai istilah yang digunakan Presiden tidak dimaksudkan untuk menyerang profesi atau kelompok tertentu secara langsung.

"Saya melihat pernyataan Presiden Prabowo lebih tepat dipahami sebagai kiasan politik, bukan ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu secara harfiah," kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7).

Menurutnya, istilah "londo ireng" telah lama dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai simbol bagi orang-orang yang secara fisik merupakan bagian dari bangsa sendiri, tetapi cara berpikir, keberpihakan, atau tindakannya justru lebih menguntungkan kepentingan asing dibandingkan kepentingan nasional.

Iwan menilai pernyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda yang selama ini diusung Presiden Prabowo, seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, swasembada energi, hingga penguatan industri nasional.

"Dalam situasi seperti itu tentu akan muncul kelompok-kelompok yang secara terus-menerus membangun narasi pesimistis atau bahkan berupaya menggagalkan kebijakan strategis negara. Saya kira Presiden sedang mengingatkan agar elite bangsa tidak menjadi perpanjangan kepentingan eksternal ketika Indonesia sedang berupaya memperkuat posisi tawarnya di tingkat global," ujarnya.

Meski demikian, penggunaan istilah bernuansa historis seperti "londo ireng" dinilai tetap berpotensi menimbulkan multitafsir. Tanpa penjelasan yang lebih spesifik mengenai siapa yang dimaksud, istilah tersebut bisa saja dipersepsikan sebagai label terhadap kelompok-kelompok yang selama ini menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, maupun pengamat.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik. Karena itu, sejumlah kalangan menilai pejabat negara perlu berhati-hati menggunakan diksi yang berpotensi memunculkan stigma terhadap pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Iwan sendiri menegaskan Presiden tidak sedang menggeneralisasi profesi tertentu sebagai "londo ireng".

"Saya tidak melihat Presiden sedang menggeneralisasi profesi tertentu. Sangat keliru apabila istilah itu kemudian diarahkan kepada seluruh jurnalis, aktivis LSM, akademisi, atau pengamat. Yang menjadi persoalan bukan profesinya, melainkan apabila ada pihak mana pun, baik pejabat, politisi, akademisi, pengusaha, pengamat, LSM, maupun media yang secara sadar memperjuangkan kepentingan asing dengan mengorbankan kepentingan nasional," katanya.

Karena itu, ia memandang istilah tersebut lebih merupakan kritik terhadap orientasi kepentingan, bukan terhadap identitas profesi tertentu.

Kehidupan Demokrasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik dan justru memandang kritik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Kritik itu menyelamatkan. Tapi ada beda kritik dan caci maki. Kritik dengan fitnah itu beda," ujar Prabowo saat memberikan pidato pada peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).