Transparansi dan Efektivitas Belanja Negara Harus Diperkuat

Penundaan restitusi tersebut bisa mendongkrak penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan likuiditas dunia usaha yang saat ini sedang menghadapi tekanan.

Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juni 2026.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif. Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar 1.187,8 triliun rupiah, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh 24,6 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 145 triliun rupiah atau tumbuh 3,4 persen.

Adapun PNBP terealisasi sebesar 271 triliun rupiah atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat 7 miliar rupiah atau tumbuh 10,2 persen.

Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 1.656 triliun rupiah atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi 1.298,6 triliun rupiah atau meningkat 29,4 persen.